tatus Kelembagaan OJK Terhadap Kewajiban Pembayaran BPHTB

Abstract

Anggaran operasional OJK didanai oleh APBN dan/atau pungutan yg harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).  OJK membuat laporan kegiatan triwulanan dan tahunan yg dilaporkan kepada Presiden dan DPR sebagai wujud pertanggung jawaban pengelolaan kegiatan OJK.  OJK bukanlah merupakan suatu badan usaha yang menjalankan bisnis namun merupakan lembaga yang membantu pemerintah dalam menjalankan fungsi regulator dan pengawasan di sektor jasa keuangan.  OJK merupakan lembaga yang tunduk kepada keuangan negara dan bukan lembaga bisnis sehingga tidak masuk dalam kriteria sebagai subjek pajak badan.