ANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA APBD KABUPATEN JEMBER BIDANG DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2006-2010

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Jember. Penganalisaan dilakukan dengan pendekatan gender mainstreaming (pengarusutamaan gender) dan difokuskan pada Dinas Kesehatan saja. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis alokasi APBD untuk bidang Dinas Kesehatan Kabupaten Jember pada APBD tahun anggaran 2006-2010. Dari sana akan didapat penjelasan apakah APBD sudah mencerminkan anggaran yang responsif gender atau belum ditinjau dari perspektif anggaran responsif gender (ARG). Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan pendekatan kuantitatif karena peneliti menggunakan suatu kriteria tertentu untuk menilai anggaran. Pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumentasi. peneliti memulai penelitian dengan mengklasifikasi data permasalahan di bidang kesehatan yang terjadi didaerah Jember. Isu yang diamati juga merupakan isu yang masuk dalam kriteria penilaian anggaran responsif gender. Selanjutnya, setelah data terkumpul, peneliti memilah-milah data yg telah terkumpul berdasarkan isu yang menjadi fokus penelitian. Peneliti menganalisis data yang terpilih tadi dengan melihat fluktuasi dan kecenderungannya dalam periode yang ditetapkan di fokus Maka akan didapat jawaban dari pertanyaan apakah APBD Kab. Jember dalam kurun waktu 2006-2010 sudah responsif gender atau belum untuk sektor kesehatannya. Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang responsifitas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Keb. Jember terhadap isu gender maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut. APBD Kabupaten Jember untuk Dinas Kesehatan dalam kurun waktu lima tahun anggaran (2006-2011) belum responsif gender. Hal ini dapat diketahui dari ada tidaknya anggaran untuk menangani kasus tertentu, dan prosentase anggaran dibandingkan yang lain. Setidaknya ada tiga kasus yang peneliti temukan di lapangan: a. Angka kematian bayi (AKB). Grafik yang menunjukkan angka kematian bayi pada tahun 2005-2010 terus mengalami kenaikan. Sedangkan dalam APBD program yang berhubungan dengan penanggulangan ataupun pencegahan baru ada pada tahun 2007 melalui program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dianggarkan sebesar 2% dari anggaran belanja langsung Dinkes kab Jember. Kemudian naik menjadi 8% pada tahun 2008 dan kembali turun dua tahun berturut-turut berikutnya masing-masing sebesar 3% dan 2 %. b. Kasus gizi buruk. Sebanyak 20.636 anak atau 14,2% anak balita menderita gizi buruk. Selama tahun 2009. Namun anggaran untuk kasus ini turun menjadi 0,21% dari anggaran belanja langsung Dinkes. Hal ini bertolak belakang dengan naiknya angka gizi buruk di Jember. c. Kasus ketiga adalah angka kematian ibu (AKI). Program yang berhubungan dengan kasus ini pada kurun waktu lima tahun anggaran hanya dapat ditemukan pada tahun 2009, dan dianggarkan sebesar 0,39% melalui program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. Ini artinya tidak ada anggaran selama tahun 2006 hingga tahun 2008. Sedangkan grafik kematian bumil (ibu hamil) dan bufas (ibu nifas) menunjukkan kenaikan terus menerus, untuk kematian bulin (ibu bersalin) mengalami penurunan prosentase pada tahun 2005-2008 dan mengalami kenaikan pada tahun 2009. Program yang sama untuk AKB juga dianggarkan di tahun 2009 saja sebesar 0,39% melalui program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita.