Analisis Yuridis Surat Dakwaan Penuntut Umum Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berencana ( Putusan No. 138/ pid.b/2015/PN.pbl )

Abstract

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum.Pada masa perkembangan zaman seperti ini banyak di jumpai kejahatan-kejahatan yang semakin hari semakin merajalela terjadi dikalangan masyarakat, hal ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaannya. Tentu saja kejahatan-kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat sangat mengganggu keamanan sehingga hal ini sangatlah diperlukan adanya tindakan untuk menindak pelaku kejahatan tersebut, suatu misal perbuatan akan kejahatan yang sering terjadi dan tidak asing lagi dimasyarakat adalah tindak pidana penganiayaan.Tindak pidana penganiayaan secara yuridis diatur dalam Pasal 351-356 KUHP yang mana berdasarkan beberapa pasal tersebut diklasifikasikan tentang jenis-jenis penganiayaan, yaitu penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP), penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP), penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP) dan penganiayan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan (Pasal 356 KUHP). Hal tersebut dirasa perlu karena tindakan penganiayaan merupakan bentuk aktifitas manusia yang dapat merugikan orang lain, seperti menimbulkan rasa sakit, luka hingga hilangnya nyawa seseorang. Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan penganiyaan tersebut terdapat dalam Putusan Nomor 138/Pid.B/2015/PN.Pbl. Dalam putusan tersebut, Jumadi bin Nidin sebagai terdakwa didakwakan dengan dakwaan subsidair oleh Penuntut Umum yakni dakwaan Primair melanggar Pasal 353 ayat (1) dan (2) KUHP dan dakwaan kedua Subsidair Pasal 351 ayat (2) KUHP. Jika melihat dari formulasi Surat Dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum terdapat hal-hal perlu dianalisis oleh penulis terkait formulasi surat dakwaan. Kemudian terkait dengan bentuk surat dakwaan yang digunakan oleh penuntut umum dalam mendakwa pelaku di dalam putusan ini perlu mempertimbangkan bentuk-bentuk surat dakwaan. Oleh karena itu permasalahan yang dapat diambil oleh penulis diantaranya :Apakah formulasi dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 138/Pid.B/2015/PN.Pbl telah sesuai bila dikaitkan dengan Pasal 143 KUHAP dan Apakah bentuk dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 138/Pid.B/2015/PN.Pbl telah sesuai bila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa? Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah : Pertama, untuk menganalisis kesesuaian formulasi dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum dalam putusan Nomor 138/Pid.B/2015/Pn.pbl bila dikaitkan dengan pasal 143 KUHAP. Kedua, menganalisiskesesuaian bentuk surat dakwaanjaksa Penuntut Umum dalam putusan Nomor:138/Pid.B/2015/Pn.pbl bila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum, dengan tipe penlitian yuridis normatif (legal research). Pendekatan yang digunakan pertama pendekatan perundang undangan yaitu dengan melihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta regulasi yang terkait. Kedua menggunakan metode pendekatan konseptual, yaitu dengan melihat dari beberapa literatur atau buku-buku hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan. Kesimpulan penelitian yang diperoleh adalah Pertama,formulasi surat dakwaan penuntut umum tidak sesuai dengan teori-teori atau syarat-syarat pembuatan surat dakwaan pasal 143 KUHAP.Kedua Bentuk surat dakwaan penuntut umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor : (138/Pid.B/2015/PN.Pbl) tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum menggunakan bentuk surat dakwaan subsidair padahal setelah di analisis,ketidakjelasan surat dakwaan Jaksa Penntut Umum yang berbentuk subsidair tidak sesuai dengan Pasal 143 KUHAP Ayat (2) yaitu terdapat penggabungan pasal dalam dakwaan primair yang ancaman pidananya berbeda beda.ketidakjelasan juga terlihat dalam Surat Dakwaan subsidair dakwaan primair ancaman pidananya lebih ringan daripada ancaman pidana dakwaan subsidair.Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus benar-benar cermat, teliti, dan jelas, karena merupakan dasar dalam pembuktian dan penuntutan, dalam perkara ini seharusnya penuntut umum membentuk surat dakwaan dengan benar sesuai dengan syarat-syarat dan teori-teori surat dakwaan Karena apabila terjadi kesalahan dalam perumusan surat dakwaan tentu akan memiliki konsekuensi hukum terkait dengan mekanisme pembuktiannya Bertitik tolak pada pokok-pokok permasalahan yang ada serta dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut : Pertama, Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan seharusnya memperhatikan formulasi surat dakwaan harus sesuai teori-teori atau syarat-syarat pembuatan surat dakwaan yang terdapat dalam pasal 143 KUHAP yaitu syarat materiil uraian surat dakwaan yang cermat,jelas,lengkap agar surat dakwaan surat dakwaan tidak batal demi hukum. Kedua, Penuntut umum harus lebih cermat dan teliti dalam mengidentifikasi perbuatan terdakwa sehingga dalam memilih bentuk surat dakwaan yang tepat sesuai dengan alat bukti dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena penuntut umum sudah sepatutnya memberikan kualitas yang sebaik-baiknya dalam merumuskan bentuk surat dakwaan yang akan dibuatnya, sehingga mampu menjadi contoh bagi calon penegak hukum di masa yang akan datang.