Penyitaan Yang Dilakukan Oleh Kantor Pajak Terhadap Benda Jaminan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan

Abstract

Pajak bagi suatu perusahaan merupakan iuran wajib yang harus dibayar karena dianggap memiliki objek pajak dari kegiatan usahanya. Sengketa terjadi antara PT. Citra Maharlika Nusantara Corpora sebagai Debitur pailit dengan Kantor Pajak karena ada tagihan utang pajak yang belum dibayar. Kantor Pajak melakukan penyitaan aset perusahaan Debitur pailit, beberapa aset perusahaan yang disita diantaranya terdapat aset yang digunakan sebagai jaminan pelunasan piutang Kreditor Separatis. Penyitaan yang dilakukan Kantor Pajak dapat mengganggu jalannya kepailitan karena menghambat kinerja Kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit. Kantor Pajak dianggap menghalang-halangi hak eksekusi untuk melakukan penjualan sendiri yang dimiliki Kreditor Separatis sebagai Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan. Hak jaminan kebendaan bersifat melekat pada pemegang jaminan meskipun berada dalam penguasaan atau beralih kepada siapa benda yang dijadikan sebagai jaminan tersebut. Kondisi tersebut akan menimbulkan konflik norma dalam undang-undang kepailitan dan undang-undang perpajakan, dalam hal ini perlu adanya kepastian hukum dimana sengketa tersebut akan tunduk pada norma dalam hukum kepailitan atau hukum perpajakan. Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah; Pertama, apakah Kantor Pajak mempunyai Legal Standing untuk melakukan penyitaan benda jaminan Kreditor Sepratis dalam kepailitan; Kedua, apa akibat hukum dari penyitaan yang dilakukan oleh Kantor Pajak terhadap benda jaminan Kreditor Separatis dalam kepailitan; Ketiga, apa upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh Kreditor Separatis untuk mendapatkan pembayaran atas piutangnya. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk persyaratan dalam menyelesaikan studi Ilmu Hukum Universitas Jember serta untuk mengetahui dan menganalisa yang terkait dengan jawaban atas rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.