Browsing by Title
Now showing items 73342-73361 of 87957
-
POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA
(2014-01-16)Kemajuan ilmu teknologi kedokteran khususnya di bidang transplantasi telah mendorong peningkatan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia. Aturan hukum mengenai transplantasi di Indonesia diatur dalam Pasal 33 ayat ... -
POLITIK HUKUM SISTEM PERWAKILAN DI INDONESIA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(2014-01-28)Runtuhnya Orde baru bagaikan terbukanya pintu menuju purifikasi sistem demokrasi di Indonesia. Reformasi telah membuka peluang perubahan mendasar atas UUD 1945 yang disakralkan oleh pemerintahan Orde Baru untuk ... -
POLITIK HUKUM SISTEM PERWAKILAN DI INDONESIA (Kajian Yuridis Tentang Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Perwakilan Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)
(2013-12-18)Runtuhnya Orde baru bagaikan terbukanya pintu menuju purifikasi sistem demokrasi di Indonesia. Reformasi telah membuka peluang perubahan mendasar atas UUD 1945 yang disakralkan oleh pemerintahan Orde Baru untuk ... -
POLITIK IDENTITAS ETNIS PASCA REFORMASI: STUDI KASUS PADA KOMUNITAS TENGGER DAN USING
(Fak. Sastra -2015, 2016-05-09)Penelitian ini akan membahas politik identitas yang berlangsung di masyarakat lokal pada periode pasca Reformasi 1998. Politik identitas dimaknai sebagai mobilisasi kekuatan dan identitas kultural yang mengikat komunitas ... -
Politik Impor Beras Dan Kedaulatan Pangan Pemerintahan Joko Widodo 2014 – 2019
(2019-11-20)Kedaulatan pangan mendapat tempat khusus dalam program kerja kabinet pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla 2014 – 2019. Kebijakan impor beras yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Joko Widodo Periode 2014 – 2019 tidak sesuai ... -
POLITIK KRIMINAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN JEMBER
(Fak. Hukum'14, 2015-09-14)Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Suatu tindak pidana secara pasti telah ... -
POLITIK KRIMINAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG
(2017-10-17)Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Suatu tindak pidana secara pasti ... -
Politik Luar Negeri Australia Dibawah Pemerintahan Gough Whitlam (1972-1975) Dan Hubungannya Dengan Indonesia
(2017-03-06)Tujuan tulisan ini untuk menganalisis pengaruh Whitlam terhadap politik luar negeri Australia(PLN) dan bagaimana dampaknya terhadap hubungan Australia-Indonesia. Perhatian utama tertuju pada pemikiran Whitlam ... -
Politik Luar NegerI Australia ke Asia di Era John Howard:
(2017-10-30)Kemenangan Koalisi Liberal-Nasionalis (LNC) dalam Pemilu tahun 1996 pada dasamya tidak membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap kerangka kebijakan engagement terhadap kawasan Asia. Hanya .raja pendekatan ... -
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA PADA MASA AWAL ORDE BARU 1966-1982
(2014-04-22)Hasil dan pembahasan diperoleh bahwa menjelang sampai munculnya Orde Baru secara internal (ekonomi, sosial, dan politik) mengalami kekacauan. Begitu pula secara eksternal juga terjadi perang dingin antara AS dan Uni Soviet. ... -
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIABEBAS AKTIF TAHUN 1948-1961
(2013-12-19)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pemerintah Indonesia menggunakan sistem politik luar negeri bebas aktif, dalam menjalankan semua kebijakan dan hubungan internasional. adapun manfaat yang diharapkan adalah: ... -
POLITIK LUAR NEGERI OMAN DI BAWAH PEMERINTAHANSULTAN QABOOS (1970-1985) DAN HUBUNGANNYA DENGAN AMERIKA SERIKAT
(2017-09-15)Di antara negara negara teluk ,oman tidak begitu sering disebut dalam publikasi media masa. -
POLITIK LUAR NEGERI RUSIA DALAM MERESPON DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DI KUTUB UTARA
(2015-04-07)Politik Luar Negeri Rusia Dalam Merespon Dampak Perubahan Iklim di Kutub Utara; Dimas Bagus Kusumo Hanindyo, 100910101034; 2014: 107 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ... -
Politik Militer Oda Nobunaga dalam Mempersatukan Jepang Tahun 1556-1582
(Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, 2019-05-27)Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa Oda Nobunaga merupakan sosok yang ambisius dan juga keras kepala serta berbagai kesempatan yang didapatkannya untuk digunakan dalam menjalankan siasatnya. ... -
POLITIK NEGERI KANGURU MEMBENDUNG “BAHAYA MERAH” DARI INDONESIA TAHUN 1950-1965
(2013-06-20)This article discusses the policy of “Kangaroo” state to block the red peril coming from Indonesia in relation to Indonesia’s claim to the West Papua, PRRI/Permesta rebellion, and Indonesia-Malaysia Confrontation. -
Politik Pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda di Hindia Belanda Tahun 1848-1901
(2014-08-11)Colonial education politics was policy and practice of the Dutch in education sector. The policy was characterized by gradualism, dualism, strong centralistic control limited goals of indigenous education, no systematic ... -
Politik Pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda di Hindia Belanda Tahun 1848-1901
(Jurnal HISTORIA UNEJ, Vol. V, No. 1, Juni 2010, 2010-06-01)Colonial education politics was policy and practice of the Dutch in education sector. The policy was characterized by gradualism, dualism, strong centralistic control, limited goals of indigenous education, no systematic ... -
Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-10-30)Penyelenggaraan pemilihan umum merupakan salah satu ciri dari negara demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya dan merupakan satu cara dalam memilih pemimpin dalam negara indonesia. Dan secara tegas telah diatur ... -
Politik, Hukum dan HAM di Indonesia: 20 Tahun Setelah Pemerintahan Soeharto
(Media Cipta Perkasa, 2019)Partai politik dalam negara demokrasi memegang peran strategis, selain karena partai politik yang menciptakan sistem demokrasi (political parties created democracy). 1 Partai politik juga dinilai sebagai wadah pengendali ... -
POLITISASI ANTI-MENARA MASJID DI SWISS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP OPINI PUBLIK INTERNASIONAL
(2015-12-03)Swiss merupakan negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi, terbukti dengan masih diterapkannya sistem demokrasi di Swiss hingga saat ini. Sistem demokrasi langsung di Swiss menerapkan beberapa instrumen yaitu: ...