Sikap China Menolak Resolusi PBB UNEP/EA. 3/RES. 7 Tentang Pencemaran Sampah Plastik Di Wilayah Laut
Abstract
Pencemaran sampah plastik dunia merupakan persoalan penting saat ini,
terutama sampah plastik yang terbuang ke laut. Jumlah sampah plastik yang
terbuang ke laut terus bertambah dari tahun ke tahun. Sebanyak 8,8 juta metrik
ton sampah plastik terbuang ke laut setiap tahunnya. Salah satu negara yang
menyumbang sampah plastik terbanyak di lautan adalah China. China
menyumbang sebanyak 3 juta metrik ton sampah plastik ke lautan setiap
tahunnya. Pada tahun 2017 PBB merumuskan Resolusi UNEP/EA.3/RES.7
mengenai sampah plastik di laut untuk menanggulangi persoalan sampah plastik
di dunia. Namun China memilih untuk menolak menandatangani Resolusi PBB
UNEP/EA.3/RES.7 tentang pencemaran sampah plastik di laut. Sebagai negara
penyumbang sampah plastik terbanyak, sikap China menolak menandatangani
resolusi tersebut menimbulkan sorotan dari masyarakat dunia. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengatahui alasan China menolak dalam penandatanganan
resolusi PBB UNEP/EA.3/RES.7 tentang pencemaran sampah plastik di laut.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Analisis deskriptif kualitatif yaitu
mendeskripsikan permasalahan kemudian menganalisis objek penelitian secara
mendalam. Data sekunder diperoleh dari pengamatan yang dilakukan oleh pihak
lain yang dapat disebut juga sebagai studi kepustakaan. Sumber data yang
digunakan yaitu buku cetak, buku elektronik, artikel ilmiah, jurnal ilmiah serta
situs internet.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alasan China menolak
penandatanganan resolusi PBB UNEP/EA.3/RES.7 adalah alasan kepentingan
ekonomi China. Kepentingan ekonomi China meliputi pembangunan ekonomi
dalam bidang industrialisasi terutama industri pengolahan plastik. China merupakan pasar yang strategis untuk industri plastik, dan industri plastik
memberi pendapatan yang signifikan terhadap GDP China. Jika menandatangani
resolusi tersebut maka China harus mengikuti poin-poin aturan dalam resolusi
yang berdampak pada penurunan produksi plastik dan pelemahan industri plastik
dalam negeri.