Problematik Penataan Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Abstract

Indonesia telah menerbitkan berturut-turut empat peraturan berbeda yang ditujukan untuk menata ulang tata urutan peraturan perundang-undangan. Ikhtiar ini jelas sampai dengan sekarang masih memunculkan banyak persoalan. Tulisan ini akan mencoba mengidentifikasi persoalan utama yang melandasi alasan dilakukannya dan kesulitan yang muncul dari perubahan pengaturan tersebut. Selanjutnya berdasarkan itu ditelaah pula bagaimana persoalan tata urutan peraturan perundang-undangan direspons di negara lain, khususnya Jerman, Prancis dan Belanda. Pendekatan yang digunakan untuk menelaah adalah doctrinal dan perbandingan hukum. Satu rekomendasi yang muncul adalah agar digunakan pendekatan pengelompokan peraturan berdasarkan posisi atau kedudukan dan hierarkhi dari lembaga pembuat aturan.