Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Putusan Nomor: 35/Pid.Sus/2015/PN-Arm)

Abstract

Perlindungan terhadap anak untuk menjamin keberlangsungan tumbuh kembang anak telah dilakukan oleh negara melalui peraturan perundang– undangan dan melalui peran orang tua secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat masih sering terjadi tindak pidana terhadap anak yang terjadi. Terutama tindak pidana terhadap anak.Salah satu perkara pidana yang menarik untuk dikaji adalah perkara pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Arimadidi Nomor: 35/Pid.Sus./2015/ PN Arm. Berkaitan dengan kasus pidana yang tersebut diatas, terdapat hal yang perlu dianalisis terutama dalam kasus perkara ini terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternatif dengan dasar hukun Undamg – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dakwaan ke satu primair terdakwa didakwa dengan Pasal 81 ayat 1, dakwaan ke satu subsidair terdakwa di dakwa dengan Pasal 81 ayat 2 dan dakwaan kedua terdakwa didakwa dengan Pasal 82 Undang – Undang tersebut di atas.Dalam persidangan pertimbangan hakim menyatakan bahwa, terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum karena adanya perbedaan keterangan saksi korban dalam berita acara pemeriksaan yang terdapat dalam dakwaan dengan keterangan saksi korban pada saat pemeriksaan dalam persidangan. Oleh karena itu, mengindahkan keterangan saksi korban yang dalam perkara ini menjadi satusatunya

orang yang mengalami, melihat dan menderita langsung sebagai korban, hakim juga menjadikan pertimbangan keterangan saksi ahli mengenai hasil visum etrepertum beserta penjelasanya yang telah diperiksa dan disumpah keterangannya seperti anak korban dalam persidangan.Dalam putusan tersebut hakim tidak mengindahkan keterangan anak korban dan alatbukti hasil Visum et Repertum anak korban. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Arimadidi Nomor: 35/Pid.Sus./2015/PN-Arm. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua)hal yaitu: (1) Apakah dasar pertimbangan hakim tidak mengindahkan keterangan saksi sebagai anak korban sudah sesuai dengan Pasal 185 ayat (6) huruf b KUHAP? (2) Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak? Tujuan penelitian skripsi ini, (1) untuk menganalisis pertimbangan hakim yang tidak mengindahkan keterangan anak korban dalam Putusan Nomor: 35/Pid. Sus./2015/PN-Arm dikaitkan dengan Pasal 185 ayat (6) huruf b KUHAP. (2) Untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persetubuhan kepada anak dikaitkan dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Manfaat yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah bermanfaat sebagai khazanah keilmuan bagi perkembangan keilmuan Hukum Pidana khususnya penerapan norma dalam Pasal 185 ayat (6) huruf b KUHAP dan sebagai kontribusi pemikiran untuk perkembangan hukum pidana di Indonesia dalam menganalisis Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Untuk menjawab isu hukum yang timbul, penulis menggunakan metode penulisan dalam skripsi ini secara yuridis normatif (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sesuai dengan tema skripsi ini. Kesimpulan penelitian yang diperoleh dari permasalahan pertama adalah Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Arimadidi Nomor: 35/Pid.Sus./2015/PN-Arm yang tidak mengindahkan keterangan sanak korban yang dalam hal ini sebagai saksi korban dan keterangan hasil Visum et Repertum tidak sesuai dengan Pasal 185 ayat 6 KUHAP. Berdasrakan pemeriksaan persidangan akibat persetubuhan yang dilakukan terdakwa FL terhadap anak korban FS mengakibatkan luka robekan yang dibuktikan dengan hasil Visum et Repertum Nomor: R/243/VER/VII/2014/PPT yang ditandatangani tanggal 8 Juli 2014 oleh pemeriksa dr. CHRISTINA N. SANGER. Sehingga terdapat kesesuaian antara keterangan anak korban dengan hasil Visum et Repertum. Kemudian kesimpulan terhadap permasalahan kedua adalah Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Arimadidi Nomor: 35/Pid.Sus./2015/PN-Arm yang dalam amarnya menyatakan bahwa terdakwa Felix Lengkey tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan serta membebaskan dari tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair, dan dakwaan Kedua tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di perkuat dengan keterangan Anak Korban yang menyatankan terdakwa menyetubuhinya dan setelah selesai terdakwa melarang anak korban bercerita pada orang lain bila Anak korban bercerita maka Anak Korban dan Terdakwa masuk penjara dan di kautkan lagi dengan hasil Visum et Repertum Nomor: R/243/VER/VII/2014/PPT. Lebih lanjut saran dari penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah dalam mencari keyakinan hakim dalam upaya mendapatkan pertimbangan hukum hakim agar betul-betul mendalami setiap keterangan saksi dan alat bukti yang ada dalam persidangan. Hendaknya Hakim mempertimbangkan Pasal 185 KUHAP dalam memutukan perkara pidana yang di hadapinya, dan Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya betul betul mengacu pada fakta persidangan dan alat bukti dalam persidangan. Hendaknya hakim lebih jeli dalam menerapkan unsur pasal yang di dakwakan dalam persidangan