Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Atas Keterlambatan Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan

Abstract

Permasalahan yang dapat diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah : apakah pelayanan kesehatan yang diberikan pihak rumah sakit terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, apa faktor penyebab pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan atas keterlambatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pelayanan kesehatan yang diberikan pihak rumah sakit terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, mengetahui faktor penyebab pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan tidak sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, dan mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan atas keterlambatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan hasil analisa hukum yang deduktif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini yaitu pengertian perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum, pengertian pasien, hak dan kewajiban pasien, sejarah BPJS, asas BPJS, prinsip BPJS, pengertian rumah sakit dan hak dan kewajiban rumah sakit. Pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini yaitu: pertama kesesuaian pelayanan kesehatan di Rumah Sakit berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dapat dilihat dengan penerapan asas yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS; kedua faktor penyebab pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan yang tidak sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, hal ini dapat dilihat dari faktor pelayanan, faktor fasilitas dan faktor sumber daya manusia; ketiga bentuk perlindungan hukum terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan