Pembatalan Perkawinan Karena Dilaksanakan Oleh Wali Yang Tidak Berhak (Analisis Terhadap Putusan No.1322/Pdt.G/2012/PA.Plg)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya Kasus Permohonan Pembatalan Perkawinan yang di laksanakan oleh wali yang tidak berhak. Kasus tersebut bermula dengan adanya pernikahan antara Muhamad Riza Vahlevi bin M. Ridwan (Termohon I) dan Fitri binti Abdullah (Termohon II) yang di lakukan Tanggal 24 Juli 2011, dalam buku nikah tersebut dicantumkan wali nikah adalah Abdullahn Bin Abdurrahman (Pemohon) sebagai orang tua kandung dari Termohon II. Dari pernikahan tersebut pada tanggal 3 Agustus 2012 telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Nabila, Pemohon baru mengetahui adanya pernikahan tersebut pada tanggal 15 Agustus 2012, Pemohon merasa telah dibohongi oleh Termohon I dan Termohon II yang yang menyebutkan bahwa wali nikahnya adalah wali nasab atau ayah kandung, sementara Pemohon sebagai ayah kandung yang seharusnya menjadi wali pernikahan tersebut tidak pernah diberitahu ataupun dihubungi untuk menikahkan anaknya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang hendak dikaji meliputi 3 (tiga) hal, yaitu : 1)Apakah perkawinan yang di laksanakan oleh wali yang tidak berhak merupakan perkawinan yang sah, 2)Apa akibat hukum perkawinan yang di laksanakan oleh wali yang tidak berhak, 3)Apa pertimbangan hukum hakim dalam perkara putusan No.1322/Pdt.G/2012/PA.Plg). Tujuan penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu: 1)Untuk memenuhi dan melengkapi sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember,. Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak di capai dalam penulisan skripsi ini adalah 1)Untuk mengetahui dan memahami keabsahan perkawinan yang di laksanakan oleh wali yang tidak berhak, 2)Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum perkawinan yang di laksanakan oleh wali yang tidak berhak, 3)Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam perkara putusan No.1322/Pdt.G/2012/PA.plg.