KEBATALAN PERJANJIAN KERJA YANG BERTENTANGAN DENGAN KESUSILAAN

Abstract

Perjanjian kerja dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia tidak memiliki kepastian hukum. Dinyatakan dalam hukum ketenagakerjaan bahwa perjanjian kerja yang bertentangan dengan ‘kesusilaan’ akan batal demi hukum. Ironinya, hakikat makna tentang kesusilaan sampai saat ini belum ditemukan, sehingga hukum ketenagakerjaan yang kini berlaku tidak mampu mengakomodasikan sekaligus mengatur fenomena hubungan kerja yang cenderung bertentangan dengan kesusilaan. Frase ‘bertentangan dengan kesusilaan’ sebagai faktor penyebab kebatalan hukum perjanjian kerja menjadi multi tafsir. Tidak terdapat ukuran, kapan suatu perjanjian kerja dikatakan bertentangan dengan kesusilaan. Akibat ketidakpastian hukum dalam perjanjian kerja pada gilirannya menciptakan ketidakadilan bagi pekerja karena aspek perlindungan yang diharapkan tidak bisa diwujudkan. Karena keterbatasan yang melingkupinya, pekerja menjadi objek dalam hubungan kerja, karena dipaksa menjalankan pekerjaan yang secara kenyataan bertentangan dengan kesusilaan. Pekerja kehilangan harkat dan martabatnya dan tentu saja kenyataan demikian bertentangan dengan nilai-nilai Hubungan Industrial Pancasila yang menempatkan pekerja sebagai manusia, bukan alat produksi. Karena kedudukan pekerja dan pengusaha yang tidak seimbang merupakan latar belakang bahwa kebatalan perjanjian kerja tidak bisa disamakan dengan perjanjian pada umumnya. Perjanjian kerja memiliki karakter tersendiri sebagai wujud perlindungan terhadap pekerja.