MODEL PENGEMBANGAN INISIATIF LOKAL DALAM PENANGANAN KEMISKINAN BERBASIS KOMUNITAS MELALUI MATA PENCAHARIAN BERKELANJUTAN

Abstract

Kemiskinan masih menjadi permasalahan serius di wilayah pulau-pulau kecil yang tersebar di seluruh Indonesia, sebagian di antaranya berada di perbatasan dengan negara lain. Kemiskinan di wilayah ini terjadi sebagai akibat dari kurangnya pengelolaan sumber daya alam, masih rendahnya tingkat pendidikan yang terbatas dan jauh dari akses pengambilan keputusan, terbatasnya akses modal, ilmu pengetahuan dan teknologi, telekomunikasi, pasar dan dukungan politik. Permasalahan lainnya kesenjangan pendapatan dan kesenjangan pembangunan antara perkotaan dengan perdesaan dan antara orang kaya dan miskin. UndangUndang

RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Kementerian Sosial selaku instansi pemerintah bertugas meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di daerah pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara. Kementerian Sosial berupaya untuk mengambil aksi terhadap penanganan fakir miskin yaitu dengan cara memberikan bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan dengan SKPD Nunukan dan Sumenep terdapat bebberapa Rekomendasi yaitu; a) diperlukannya sosialisasi/penyuluhan mengenai Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dengan orientasi pengelolaan hasil sumber daya alam setempat dan mata pencaharian lokal dan menyiapkan sistem pemasaran produk lokal yang dihasilkan; b) diperlukannya pelatihan lebih lanjut kepada sasaran program (masyarakat) tentang hasil laut, pertanian dan perkebunan (pengolahan hasil dan kemasan produk); dan c) diperlukan pelatihan lebih lanjut kepada tenaga pedamping tentang pengetahuan dan ketrampilan pengolahan hasil dan pemasaran produk, dan pendamping kemensos perlu koordinasi dengan pendamping instransi yang lain yang sudah ada dimasyarakat. Pengembangan Inisiatif Lokal Dalam Penanganan Kemiskinan di Wilayah Perbatasan dan Pulau Kecil Melalui Mata Pencaharian Berbasis Komunitas yang berhasil dikembangkan berlandasakan tiga komponen praktis, yakni; a) Pemetaan Sosial Ekonomi; b) Pemberdayaan melalu UEP; dan c) Mekanisme pemasaran produk UEP dan penyaluran bantuan sosial melalui E-Warong. Model tersebut bisa digunakan sebagai formulasi kebijakan Penanganan kemiskinan berbasis masyarakat lokal pada masyarakat miskin daearah perbatasan dan daerah kepulauan melalui matapencaharian berkelanjutan.