• Login
    View Item 
    •   Home
    • LECTURER SCIENTIFIC PUBLICATION (Publikasi Ilmiah)
    • LSP-Conference Proceeding
    • View Item
    •   Home
    • LECTURER SCIENTIFIC PUBLICATION (Publikasi Ilmiah)
    • LSP-Conference Proceeding
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Rekonstruksi Proses Seleksi Hakim Konstitusi Melalui Perubahan Peraturan Perundang-undangan

    Thumbnail
    View/Open
    Rosita I_Prosiding_ISBN 978-602-74798-3-8_Rekonstruksi Proses Seleksi_(FH).pdf (2.619Mb)
    Date
    2016-12-02
    Author
    Indrayati, Rosita
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam perkembangannya, kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan sejak era pemerintah Hindia Belanda hingga saat ini. Kekuasaan kehakiman di era pemerintah kolonial bersifat pluralistik dan diskriminatif karena pada masa tersebut terdapat perbedaan antara golongan Eropa dan golongan bumiputera. Pada era pemerintah Jepang kekuasaan kehakiman bersifat militer, hal ini dimaksudkan untuk melindungi tentara Jepang yang sedang berperang. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yaitu momen berakhirnya masa kolonial menuju penataan kehidupan bernegara yang merdeka. Sejak saat itu, kekuasaan kehakiman di Indonesia mulai menata diri untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang terbaik dalam rangka menegakkan keadilan. Salah satu penataan kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu dengan adanya lembaga yang dapat menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Gagasan dibentuknya lembaga yang dapat menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar telah lama muncul dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Moh. Yamin dalam sidang BPUPKI pernah menghendaki terkait itu yang ditanggapi dengan penolakan Mr. Soepomo dengan alasan bahwa undang-undang yang dibentuk tidak mengenal trias politika sedangkan hak menguji materiil dijumpai dalam negara-negara yang menganut trias politika dan jumlah ahli hukum yang memahami hak uji materiil sedikit serta tidak mempunyai pengalaman dalam hak uji materiil.
    URI
    http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/78306
    Collections
    • LSP-Conference Proceeding [1877]

    UPA-TIK Copyright © 2024  Library University of Jember
    Contact Us | Send Feedback

    Indonesia DSpace Group :

    University of Jember Repository
    IPB University Scientific Repository
    UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository
     

     

    Browse

    All of RepositoryCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    UPA-TIK Copyright © 2024  Library University of Jember
    Contact Us | Send Feedback

    Indonesia DSpace Group :

    University of Jember Repository
    IPB University Scientific Repository
    UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository