ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN WARTAWAN ATAS ADUAN PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DIMUAT DALAM HARIAN RADAR JOGJA EDISI 27 MEI 2002)

Abstract

Salah satu indikator bekerjanya proses demokratisasi di suatu negara hukum adalah berfungsi dan terlindunginya kebebasan pers. Tidaklah mengherankan, bila kebebasan pers disebut sebagai salah satu pilar penting demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab. Namun tidak demikian dalam praktiknya, insan pers selalu menjadi korban atas pemberitaan atau kegiatan jurnalistiknya. Hal-hal demikian yang sering dijumpai dalam wajah peradilan di Indonesia dewasa ini. Hal tersebut berkaitan dengan Pertanggungjawaban Wartawan Atas Aduan Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik Yang Dimuat Dalam Harian Radar Jogja Edisi 27 Mei 2002) yaitu mengenai penerapan pasal yang dikenakan oleh penegak hukum kepada Risang yang tidak sesuai dengan unsur-unsur dari kegiatan jurnalistik dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah: Pertama, apakah hasil kegiatan jurnalistik oleh wartawan dalam bentuk tertulis yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dapat didakwa berdasarkan Pasal 310 Ayat (2) KUHP. Kedua, apakah pertanggungjawaban dan sistem pemidanaan menurut Pasal 310 Ayat (2) KUHP akibat pemberitaan yang dilakukan oleh terdakwa telah sesuai dengan sistem pertanggungjawaban dan pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers