TINJAUAH YURIDIS TERHADAP PROSES TERBITNYA SERTIFlKAT GANDA HAK ATAS TANAH DAN AKIBAT HUKUMNYA (PUTUSAN NOMOR 06/G.TUN/2002/PTUN SBY)

Abstract

Banyaknya kasus-kasus sengketa tanah yang ada di Indonesia, meliputi diantaranva sengketa tentang pemilikan tanah, yang salah satunya disebabkan karena terbitnya sertifikat ganda yang diterbitkan oleh Pernerintah yaitu Kantor Pertanahan. Sertifikat ganda adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan lebih dari satu terhadap bidang tanah yang sama, yang dalam hal ini subyek haknya bisa sama atau berlainan. Skripsi ini merupakan penelitian mengenai proses terbitnya sertifikat ganda atas tanah dan akibat hukumnya, dalam studi putusan Nomor 06/G.TUN/2002/PTUN.SBY. Penelitian ini, menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dengan bahan pustak a yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai landasan teori, juga pendapat para sarjana atau ahli hukum dan buku-buku literatur, Dan untuk menunjang data dalam penulisan skripsi, juga dilakukan penelitian terhadap Kantor Pertanahan Kabupaien Jember dan para pihak yang terkait dalam sengketa tanah diatas. Penelitian tersebut bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan akademis yang dibatasi pada permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu apa saja faktor yang menyebabkan terbitnya sertifikat ganda, bagaimana akibat hukumnva dan bagairnana analisis yuridis terhadap terbitnya sertifikat ganda dalarn Putusan Nomor 06/G.TUN/2002/PTUN.SBY. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, dibedakan antara 2 (dua) macam tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya sebagai pemenuhan syarat dalam mendapatkan gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Jernber dan sebagai aplikasi ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah kedalam realitas perrnasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Sedangkan tujuan khusus dari penyusunan skripsi ini adalah untuk menjawab rumusan permasalahan dalarn skripsi ini. Penelitian skripsi ini menitik beratkan kepada analisis data dengan memakai metode analisa deskriptif analiuk dalam menganalisa data dan permasalahan yang dibahas, yaitu dengan menggambarkan fakta, masalah dan data yang diperoleh dari deskripsi dan penyampaian informasi yang kemudran ditetapkan menurut landasan hukum yang. berlaku serta icon-icon yang ada dengan disertai analisis dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum menuju pada perrnasalahan yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil wawancara bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terbitnya sertifikat ganda hak atas tanah terdapat 12 (dua belas) faktor dengan faktor utamanya adalah adanya kelalaian dari adrninistrasi Kantor Pertanahan, yaitu dengan tidak dipetakannya Gambar Situasi bidang-bidang tanah ke dalam suatu peta yang telah memenuhi syarat tekhnis. Dan akibat hukurn dari sertifikat ganda hak atas tanah telah mengakibatkan pihak-pihak yang beritikad baik untuk memiliki hak atas tanah negara merasa dirugikan dan telah menciptakan suatu situasi dan kondisi yang tidak menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan. Sengketa perkara Putusan Nornor 06/ G.TUN/ 2002/ PTUN.SBY tersebut akar sebab timbulnya sertifikat ganda disebabkan karena kesalahan dari kepala Desa Petung yang telah mengeluarkan Surat Keterangan Pemilikan Status Tanah tanpa melihat dalam buku riwayat tanah, sehingga timbul atas hak yaitu Petok C dobel terhadap obyek (tanah) yang sama dan juga merupakan kesalahan dari Kantor Pertanahan yang karena kelalaiannya tidak memetakan Gambar Situasi ke dalam Peta Dasar Pendaftaran Tanah. umuk selanjutnya di petakan dalarn Peta Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan, sehingga dari hal itu menirnbulkan dikeluarkannya sertifikat ganda atas obyek yang sama. Hasil penelitian terhadap sengketa Putusan Nomor 06/ G.TUN/ 2002/ PTUN .SBY atas terbitnya sertipikat ganda hak atas tanah tersebut supaya dapat menambah perbendaharaan ilrnu hukum, khususnya dibidang hukum pertanahan sebagai bahan pcrtirnbangan dalam memahami terhadap adanya kasus sertipikat ganda hak atas tanah dan untuk selanjutnya dapat mengurangi dan mencegah adanva sengketa tanah yang serupa.