DUGAAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM IMPORTASI BAWANG PUTIH DI INDONESIA (Studi Putusan KPPU Nomor 5/KPPU-I/2013)

Abstract

Adanya dugaan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam kasus importasi bawang putih di Indonesia yang dilakukan oleh 22 (dua puluh dua) pihak yang oleh KPPU diduga telah melanggar Pasal 11, Pasal 19 huruf c, dan Pasal 24 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, selama pemeriksaan ditemukan sejumlah fakta. Berdasarkan fakta tersebut KPPU memutuskan bahwa semua pihak Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 11 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta terbukti telah melanggar Pasal 19 huruf c dan Pasal 24 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang timbul dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “DUGAAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM IMPORTASI BAWANG PUTIH DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 5/ KPPU–I/2013)”. Berdasarkan dari latar belakang tersebut penulis akan membahas dua permasalahan sebagai berikut: 1) Apakah dalam kasus importasi bawang putih di Indonesia terdapat unsur persaingan usaha tidak sehat? 2) Apakah kebijakan kouta importasi bawang putih di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai persaingan usaha tidak sehat? Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bersifat akademis, antara lain: Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember; Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan praktik yang selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan realita yang ada di masyarakat; Memberikan sumbangsih pemikiran yang diharapkan bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita dalam pemahaman mengenai hukum dan penerapannya secara lebih mendalam.. Adapun tujuan khususnya untuk menjawab rumusan masalah yang ada didalam skripsi ini. Metode Penulisan yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam relevansinya dengan asas-asas hukum yang ada. Adapun pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Pada bahan hukum penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum non hukum. Berdasarkan hasil pembahasan, penulis merangkum dua kesimpulan dari skripsi ini, yaitu pertama, dugaan persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha atau importir bawang putih yang mengakibatkan kenaikan harga bawang putih yang signifikan karena persediaan yang beredar di pasar terbatas. Sumber permasalahan diduga karena keterlambatan dalam penerbitan RIPH dan SPI sehingga pelaku usaha tidak segera dapat melakukan impor. Para Terlapor diduga bersekongkol dengan instansi pemerintah dan mengatur pasokan bawang putih dengan cara membatasi perederannya di pasar agar dapat mengatur harga dan memperoleh keuntungan maksimal; kedua, peraturan kebijakan kuota impor produk hortikultura mengharuskan pelaku usaha mengurus RIPH dan SPI untuk dapat melakukan impor. Keterlambatan penerbitan RIPH berdampak pada keterlambatan dalam proses importasi bawang putih dari negara asal dan menyebabkan pasokan bawang putih di pasar berkurang dan harga menjadi tidak terkendali. Kebijakan kuota impor dinilai kurang tepat karena menghambat supply dan demand. Saran dalam skripsi ini adalah pertama untuk KPPU dalam melakukan suatu pemeriksaan harus lebih cermat dan teliti karena pelaku usaha akan melakukan segala cara untuk menyatakan dirinya tidak bersalah, serta KPPU juga harus lebih cermat dalam menetapkan siapa-siapa yang bisa menjadi Terlapor; kedua untuk Menteri Perdagangan dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dalam membuat suatu kebijakan harus memerhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha tidak sehat dan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaannya di lapangan; dan ketiga untuk para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya haruslah sesuai dan sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat agar tercipta iklim persaingan usaha yang sehat.