PELAKSANAAN VERIFIKASI LAPANGAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KABUPATEN LUMAJANG

Abstract

Pelaksanaan Verifikasi Lapangan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Lumajang; Fahruddin Noerdiansyah; 110903101016; 2014; 56 halaman; Program Studi DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dilaksanakan pada Dinas Penglola Keuangana dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang mulai tanggal 1 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014, dengan membantu pelaksanaan administrasi perpajakan di Bidang Pendataan dan Penilaian Dinas Penglola Keuangana dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang. Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah untuk mengetahui dan memahami Pelaksanaan Verifikasi Lapangan Terkait Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Lumajang. Data-data dalam laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) menggunakan metode observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi dengan sampel dokumen berupa transaksi periode bulan September 2014. Pada saat ini pajak merupakan sumber penerimaan negara yang cukup sigfnifikan besarnya. Salah satu jenis pajak yang walaupun kontribusinya terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan kecil, tapi sangat berarti bagi Pemerintah Daerah adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Salah satu jenis pajak yang baru dialihkan ke pajak daerah ini sangat penting dan perlu untuk di telaah. Pelaksanaan BPHTB terdiri dari banyak tahapan, yang saya perdalami di Laporan Tugas Akhir ini ada tentang adanya Verifikasi Lapangan terkait dengan pemungutan BPHTB. Fungsi dan tujuan verifikasi itu sendiri antara lain agar tidak ada kecurangan dalam penghitungan pajak terutang, dan rekayasa harga NJOP tanah atau bangunan. Pelaksanaan pemungutan BPHTB dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku namun masih terdapat beberapa kendala, yaitu internal dan eksternal. vii

Kendala internal yaitu masih adanya prosedur struktur organisasi belum dijalankan dengan baik, mengingat masih kurangnya sumber daya manusia. Sedangkan eksternal yaitu adanya upaya untuk menghindari pajak dan kecurangan dari masyarakat dan belum adanya juru nilai tanah untuk mengidentifikasi Nilai Perolehan Objek Pajak yang akan menjadi objek transaks