PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013. SIAPA DIUNTUNGKAN? SIAPA DIRUGIKAN?

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria wajib pajak seperti apa yang akan diuntungkan atau dirugikan akibat penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan grounded theory. Metode analisis data dilakukan dengan cara menghitung titik impas PP No. 46 tahun 2013 dengan peraturan perpajakan sebelumnya yaitu PPh Pasal 31E untuk wajib pajak badan dan PPh Pasal 17 untuk wajib pajak orang pribadi serta melakukan wawancara kepada 6 wajib pajak orang pribadi untuk mengetahui tanggapan wajib pajak atas penerapan PP tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa titik impas perbandingan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dibagi Peredaran Bruto untuk wajib pajak badan adalah 8%, sedangkan wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto Rp 2.400.000.000,00 setahun adalah 9,068% untuk status TK/0, 9,152% untuk status TK/1 dan K/0, 9,237% untuk status TK/2 dan K/1, 9,321% untuk status TK/3 dan K/2, 9,406% untuk status K/3, 10,165% untuk status K/I/0, 10,25% untuk status K/I/1, 10,334% untuk status K/I/2, dan 10,418% untuk status K/I/3. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi beranggapan bahwa penerapan tarif 1% dari omzet berdasarkan PP ini tidak adil karena terlalu besar jika dibandingkan dengan margin laba.Namun dalam prinsip kesederhanaan wajib pajak beranggapan penerapan PP No. 46 tahun 2013 lebih sederhana dibandingkan peraturan sebelumnya.