PERUBAHAN PARTISIPASI POLITIK DI THAILAND PASCA PEMILIHAN UMUM 2007

Abstract

Fenomena perubahan partisipasi politik di Thailand dari konvensional menjadi non-konvensional pasca pemilu 2007 telah menjadi obyek pengamatan bagi ilmuan politik. Gerakan massa yang mengidentifikasikan diri sebagai People’s Alliance for Democracy (PAD) dan United Nation Front for Democracy Againts Dictactorship (UDD) menggunakan cara-cara non-konvensional dalam menyuarakan aspirasi politik kepada pemerintah. Cara-cara non-konvensional dalam partisipasi politik menyebabkan sistem politik dan pemerintahan di Thailand mengalami krisis, suksesi politik tidak sesuai dengan konstitusi, kerusakan infrastruktur, timbulnya korban jiwa dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan penyebab perubahan partisipasi politik di Thailand pasca pemilu 2007. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif di mana peneliti menganalisis data-data empiris dan menarik kesimpulan berdasarkan keterkaitan antarfakta sesuai dengan kerangka pemikiran. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab perubahan partisipasi politik di Thailand pasca pemilu 2007 adalah lemahnya konsolidasi demokrasi dan adanya konflik elit yang memobilisasi massa. Adanya perilaku non-konstitusional yang dilakukan oleh aktor-aktor politik mencerminkan kurangnya pendalaman demokrasi dan penghormatan terhadap hukum. Kemudian sikap dan posisi Raja sebagai pemimpin tertinggi yang kebal kritik mengakibatkan kebebasan masyarakat menjadi terbatas. Sementara itu, campur tangan pihak militer dalam politik mendorong pemerintah menggunakan instrumen kekerasan dan mengontrol media menjadi ancaman bagi masyarakat Thailand untuk menyuarakan aspirasi politik melalui cara konvensional. Sedangkan adanya konflik elit nasional (elit penguasa dan elit pesaing) yang memperebutkan kekuasaan telah mempolarisasi masyarakat Thailand menjadi dua kutub (PAD-antiThaksin dan UDD-proThaksin) dan mengakibatkan manajemen pemerintahan terhadap potensi konflik semakin buruk. Oleh karena itu, partisipasi politik di Thailand mengalami perubahan dari konvensional menjadi nonkonvensional pasca pemilu 2007.