KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM VERIFIKASI PENDAFTARAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Abstract

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (legal research), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hokum positif yang berlaku. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan penggunaan bahan hukum yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang menjadi pokok pembahasan berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan calon anggota legislatif, ditunjang dengan bahan hukum sekunder dan bahan non hukum seperti wawancara yang bersifat mendukung dari bahan hukum primer dan dianalisis secara ilmiah. Kesimpulan dalam skripsi Penyelenggaraan pemilu bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu mempunyai integritas tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga Negara. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. Saran dalam skripsi ini adalah Dalam penyelenggaraan pemilu, KPU Kabupaten/Kota dalam memverifikasi harus diperhatikan kelayakannya yaitu sejauh mana tahap penetapan daftar calon legislatif sampai peran KPU terhadap permasalahan yang muncul. KPU Kabupaten/Kota dalam kewenangannya lebih professional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penyelenggaraan pemilu dan menjalankan kewajibannya sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota.