ANALISIS SINKRONISASI DAN KEJELASAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BASIS CASH TOWARDS ACCRUAL

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesinkronan dan kejelasan antar peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara yaitu UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, PP No.24 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, SE Mendagri No.900/743 Tahun 2007 dan SE Mendagri No.900/079 Tahun 2008. Kemudian, untuk mendukung kejelasan dari terminologi yang dipakai, kajian ini juga mengacu pada beberapa literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No.17 Tahun 2003 dan UU No.1 Tahun 2004 tidak sinkron dengan SAP, terutama terkait dengan pengertian ambigu tentang pendapatan yang diberikan oleh UU No.17 Tahun 2003 itu sendiri. Pengakuan koreksi pengembalian kelebihan pendapatan yang dinyatakan dalam SAP juga tidak sinkron dengan Permendagri No.13 Tahun 2006 dan SE Mendagri No.900/079/BAKD. Selanjutnya, dalam hal belanja modal, nilai pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal pada Permendagri No.13 Tahun 2006 yaitu hanya sebesar harga beli/bangun aset tidak sinkron dengan PSAP dan SE Mendagri No.900/079 Tahun 2008. Pada tingkat daerah, laporan keuangan yang berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 memiliki struktur yang berbeda dengan SAP., sehingga perlu dilakukan sebuah langkah konversi.