ANALISIS KEBIJAKAN TATA RUANG KAWASAN BENCANA KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER KAITANNYA DENGAN KONSEP TATA RUANG TANGGAP BENCANA

Abstract

Beberapa tahun belakangan hampir di seluruh wilayah Indonesia tertimpa beragam bencana. Intensitas bencana yang demikian tinggi seakan menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya bangsa yang ditakdirkan berdampingan dengan segala macam bencana/marabahaya. Semua itu menjadi ancaman tersendiri bagi warga. Persoalan dominan yang muncul kemudian, beragam bencana teryata dipicu oleh kerusakan ekosistem alam sebagai akibat pengabaian tata ruang wilayah. Seringkali terjadi tumpang tindih dan salah kaprah dalam pemanfaatan ruang. Sehingga tak ayal ketika terjadi bencana kebijakan yang ada seringkali gagap bencana dan bukan tanggap bencana. Penelitian dengan Judul ”Analisis Kebijakan Tata Ruang Kawasan Bencana Kecamatan Panti Kabupaten Jember Kaitannya dengan Konsep Tata Ruang Tanggap Bencana”, ini mencoba mengetengahkan hal tersebut di atas sebagai ujung tombak permasalahan. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan (a) menganalisi tata ruang kawasan bencana Kecamatan Panti Kabupaten Jember, (b) mendeskripsikan pandangan expert terkait kebijakan tata ruang kawasan bencana, dan (c) menganalisa konsep tata ruang tanggap bencana menurut pandangan expert. Pendekatan kajian ini dilakukan melalui metode studi literatur yang berhubungan serta survey lapangan baik melalui kuesioner maupun wawancara kepada nara sumber yang kompeten (key person). Survey dilaksanakan di kawasan bencana Kecamatan Panti dengan fokus empat desa yang paling besar terkena dampak bencana, Kemiri, Suci, Panti, dan Glagahwero. Melalui metode Analitik Hirarki Proses (AHP), penelitian ini menempatkan 12 responden ahli (expert choise) untuk membantu mengurai pokok permasalahan secara ideal Secara umum hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan menjadi aspek yang paling signifikan menerima dampak kebijakan tata ruang kawasan bencana Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Dari 4 level dalam studi AHP, level I menunjukkan skala prioritas secara berurutan diperoleh aspek lingkungan dengan bobot nilai (0,38), berikut aspek sosial (0,29), aspek ekonomi (0.20), dan aspek infrastruktur (0,14). Adapun kriteria level 2 dari masing-masing aspek memperlihatkan 4 kriteria dampak yang dominan, yaitu keseimbangan ekosistem, pola pikir masyarakat, pendapatan masyarakat, dan daerah aliran sungai (DAS). Selanjutnya, dari hasil level 1 dan level 2 di atas mendorong level 3 untuk memberikan alternatif perlunya kebijakan baru yang lebih baik dalam tata ruang kawasan bencana Kecamatan Panti. Pada level akhir tawaran konsep tata ruang tanggap bencana menjadi penting untuk diterapkan dengan lokus model perencanaan partisipatif (partisipatory planning).