KAJIAN YURIDIS TERHADAP SYARAT-SYARAT MENJADI KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008

Abstract

Salah satu amanat penting pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah kedua kali menjadi UndangUndang

Nomor 12 Tahun 2008 adalah diadakannya pemilihan langsung Kepala Daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis, berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia dan adil