PERLINDUNGA N HUKUM TERHAD AP KONSUM EN ATAS PENGGUNAAN PRODUK ALAT RUM AH TANGGA BERB AHAN MELAMI N YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI KONSUM EN

Abstract

Perlindungan konsumen di I ndonesia dianggap m asih kuran g diperhatikan, salah satu contoh kasus ditemukannya berbagai produk alat rumah tangga berbahan melamin yang berbahaya. Produk peralatan rumah tangga seperti gelas, piring, sendok, garpu, mangkok dan lainnya mengandung melamin dan sangat berbahaya bagi kesehatan bahkan bisa menyebabkan kematian. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) t elah melakukan pen gujian laboratorium terhadap 62 sampel peralatan makan melamin dan ditemukan 30 positif melepaskan formalin berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan bila digunakan untuk mewadahi makanan yang

berair atau berasa asam, terlebih dalam keadaan panas. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada tanggal 1 Juni 2009 mengumumkan peringatan/ public warning Nomor: KH.00.01.1.23.2258 tentang Peralatan Makan Melamin. Permasalahan ya ng di bahas dalam skripsi ini, y aitu: pertama, Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggunaan produk alat rumah tangga berbahan melamin ya ng mengakibatkan kerugian konsumen. Kedua , Bagaimana peran pemerintah terhadap beredarnya produk alat rumah tangga berbahan melamin ya ng mengakibatkan kerugian konsumen. Ketiga , Bagaimana penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan akibat penggunaan produk alat rumah tangga berbahan melamin ya ng mengakibatkan kerugian konsumen. Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua, ya itu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas men ye lesaikan studi meraih gelar S arjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan memberikan sumbangan pemikiran ya ng bermanfaat bagi kalangan umum dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan ya ng diangkat dalam skripsi ini. Metode ya ng digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian y uridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang ( statute approuch ) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) . Skripsi ini menggunakan tiga macam sumber bahan hukum, ya itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum dengan pengumpulan bahan-bahan hukum dan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum ya ng diajukan berdasarkan bahan-bahan ya ng telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. Kesimpulan dari skripsi ini adalah: bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggunaan produk alat rumah tangga berbahan melamin yang mengakibatkan kerugian konsumen adalah dengan membuat aturan hukum standardisasi produk melamin, Peran pemerintah terhadap beredarn ya produk alat rumah tangga berbahan melamin yang mengakibatkan kerugian konsumen adalah berupa tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pembinaan konsumen agar mendapat hak-haknya dan melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penyelesaian sengketa ya ng timbul dapat ditempuh melalui peradilan umum atau diluar pengadilan. Dalam skripsi ini penulis memberikan saran hendakn ya melalui UndangUndang

Nomor

8

Tahun

1999

tentang

Perlindungan

Konsumen

dan

adanya

standardisasi produk melamin-perlengkapan makan dan minum, konsumen benarbenar

akan

dilindungi

dan

hak-hak

konsumen

harus

dipenuhi,

baik

oleh

negara

maupun

pelaku

usaha,

karena

pemenuhan

hak-hak

konsumen

tersebut

akan

melindungi

konsumen

dari

kerugian. Pemerintah

hendaknya

lebih

berperan

aktif

untuk

melakukan

sidak

di

pasaran

agar

peredaran

produk

alat

rumah

tangga

berbahan

melamin

ini

bisa

dicegah

dan

memberikan

sanksi

tegas

kepada

produsen-produsen ya ng merugikan konsumen di lapangan. Hendaknya dalam penyelesaian sengketa, badan peradilan harus bersikap konsisten dalam memberikan putusan bagi para pihak agar tercipta keadilan.