Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Abstract

Putusan

Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 lahir karena adan ya

permohonan yudicial review ya ng diajukan oleh Hj. Aisyah Mokhtar dan anaknya ya ng bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono

terhadap ketentuan

Pasal 2 ayat (2) dan

Pasal 43 ayat (1) Undangundang

Nomor

1

Tahun

1974

tentang

Perkawinan,

dimana

Moerdiono

sebagai

seorang

suami

ya ng

telah

beristri menikah

kembali

dengan

istrinya

yang

kedua

bernama

Hj.

Aisyah

Mokhtar

secara

syari’at

I slam

dengan

tanpa

dicatatkan

dalam

register Akta Nikah, oleh karena itu ia tidak memi liki Buku Kuti pan Akta Nikah, dan dari pernikahan tersebut

lahir seorang anak laki-laki ya ng bernama Muhammad

I qbal

Ramdhan Bin Moerdiono. Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1)) Undang-Undung Nomor 1 Tahun 1974 tersebut maka Hj. Ais ya h Mokhtar dan Muhammad Iqbal Ramdhan hak-hak konstitusinya sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 t elah dirugikan, karena status perkawinannya menjadi tidak s ah, demikian j uga terhadap anak ya ng dilahirkannya menjadi tidak sah dan berakibat hilangnya status perkawinan antara Moerdiono dengan Hj. Ais yah serta status Muhammad I qbal Ramdhan sebagai anak Moerdiono. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; (1) apakah dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.46/PUU-VIII /2010 ? dan (2) bagaimanakah perlindungan terhadap anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 ? Tujuan umum dilaksanakannya penulisan hukum ini antara lain : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara. Sedangkan tujuan khusus dalam penulisan hukum ini adalah : untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.46/PUU-VIII/2010 dan perlindungan terhadap anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/ PUU-VIII/2010. Guna m endukung tuli san tersebut menjadi sebuah kar ya tuli s ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan undang-undang ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conseptual approach ) serta pendekatan kasus ( conseptual aproach ). Hasil penelitian ya ng diperoleh antara lain bahwa ; Dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konst itusi dalam Put usan No.46/ PUU-VIII/2010 bahwa Pasal 43

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bertentangan den gan Undang-Undang Dasar Negara Republik I ndonesia Tahun 1945 secara bersyarat ( conditionally unconstitutional ) ya kni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubun gan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahua n dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubun gan darah sebagai a yahnya. Mahkamah Konst itusi mengabulkan permohonan pemohon dengan salah satu diktumnya mereview

ketentuan

Pasal

43

ayat

(1)

tersebut. Dalam

pertimbangan

hukumnya,

Mahkamah

Konstitusi

menyataka n

Pasal

tersebut

bertentangan

dengan

Pasal

28B

UUD

1945

bahwa

setiap

orang

berhak

membentuk

keluarga

dan

melanjutkan

keturunan

melalui

perkawinan

yang

sah

dan

setiap

anak

berhak

atas

kelangsungan

hidup,

tumbuh

dan

berkembang

serta

berhak

atas

perlindungan

dari

kekerasan

dan

diskriminasi.

Perlindungan

terhadap

anak

luar

kawin

pasca

Putusan

Mahkamah

Konstitusi

No.46/PUU-VIII/2010 bahwa

perlindungan

hukum

terhadap

anak

luar

kawin

adalah

anak

luar

kawin

mengikuti

kedua

orang

tuanya

baik

ibu dan

ayah

bahwa

“anak

yang

dilahirkan

diluar

perkawinan

mempunyai hubungan

perdata

dengan

ibunya

dan

keluarga

ibun ya

serta

dengan

laki-laki

sebagai

ayahnya

ya ng

dapat

dibuktikan

berdasarkan i lmu

pengetahuan

dan

teknologi

dan/atau

alat

bukti

lain

menurut

hukum

mempunyai hubun gan da rah,

termasuk

hubungan

perdata den gan

keluarga

ayahnya”.

Tujuan putusan tersebut adalah melindungi anak luar kawin. Saran ya ng diberikan bahwa hendakn ya pemerintah dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuat sinkronisasi hukum dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya sehingga tidak menimbulkan pendapat atau opini yang tumpang tindih ya ng menimbulkan banyak masalah baru dan diharapkan penegakkan hukum serta rasa keadilan di masyarakat dapat terwujud.