IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI PENDIDIKAN DI KECAMATAN ARJASA KABUPATEN SUMENEP
Abstract
Desentralisasi pendidikan dalam rangka perbaikan mutu pendidikan sangat
perlu dan mendesak merupakan suatu keniscayaan. Reformasi pendidikan mutlak
bagi bangsa ini dan perlu segera diwujudkan, menyusul semakin pentingnya
sektor pendidikan dijadikan prioritas utama pembangunan, dimana pembiayaan
dan kewenangan menjadi fokus utama dalam reformasi pendidikan tekait dengan
desentralisasi pendidikan di era otonomi daerah saat ini. Hal penting yang perlu
diperhatikan dalam hal otonomi pendidikan adalah mewujudkan organisasi
pendidikan di seluruh kabupaten/kota yang lebih demokratis, transparan, efisien,
dan akuntabel, serta dapat mendorong partisipasi masyarakat. Dalam konteks
otonomisasi pendidikan, pembelajaran yang berlangsung di lembaga-lembaga
pendidikan hendaknya sudah menjadikan pemerintah pada posisi sebagai
fasilitator dan bukan lagi sebagai pengendali. Sehingga, pemeran utama dalam
proses pembelajaran adalah guru sebagai pengajar dan siswa sebagai yang belajar.
Siswa atau peserta didik hendaknya diberi hak untuk mendapatkan pengajaran
yang sesuai dengan pilihannya dan diperlakukan sesuai dengan potensi dan
prestasinya. Urgensi desentralisasi reformulasi konsep pendidikan dan
rekonstruksi fondasi pendidikan nasional, utamanya menyangkut hak-hak
pendidikan masyarakat dan nilai-nilai dasar pendidikan saat ini mutlak untuk
dipikirkan (rethinking) dan diaktualisasikan kembali. Salah satu konsepnya adalah
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dalam implementasi kebijakan yang
melibatkan struktur organisasi pendidikan utamanya sekolah, dilihat dari dua
sudut pandang yaitu pembuat kebijakan (pemerintah) dan sekolah sebagai
implementor. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan
pelaksanaan otonomi pendidikan di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
ix
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
Dengan menggunakan model implementasi kebijkan George c. Edwards III. Hasil
penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi pemerintah (dinas
pendidikan) dalam usahanya memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan
otonomi pendidikan sebagai langkah peningkatan mutu pendidikan.
Implementasi Kebijakan Otonomi Pendidikan di Kecamatan Arjasa
Kabupaten Sumenep dengan menggunakan model Edward III tidak dapat
dilaksanakan dengan efektif. Pelaksanaan penerapan menejemen berbasis sekolah
(MBS) yang menunjukkan pemberian otonomi pada sekolah hanya dapat
dilaksanakan pada tataran penyusunan kurikulum, penyusunan anggaran keuangan
dan sarana prasarana. Sedangkan pada tataran pelaksanaan, dan unsur-unsur lain
yang menjadi bagian otonomi sekolah itu sendiri tidak dapat dilaksanakan secara
optimal. Menurut model Edward III, penyebab kurang optimalnya implementasi
kebijakan yang tidak terlaksana dengan baik, dukungan sumberdaya yang terbatas,
sikap dan kecenderungan pelaksana sekolah yang kurang positif serta struktur
birokrasi yang kurang efektif.
Penyebab kurang optimalnya komunikasi kebijakan yaitu: pertama, kurang
ditrasmisikannya secara menyeluruh kebijakan otonomi pendidikan (penerapan
menejemen berbasis sekolah) kepada level tenaga pendidik, tenaga kependidikan,
dan masyarakat. Kedua, terjadinya distorsi dalam implementasi kebijakan
otonomi pendidikan, ditandai dengan tidak konsistennya tenaga pendidik sebagai
pelaksana kebijakan dengan perintah, pedoman atau juklak yang dibuat oleh
pemerintah pusat. Ketiga, kurang disiplin, dan kurangnya tanggungjawab
pelaksana sekolah dalam melaksanakan kebijakan otonomi pendidikan (penerapan
menejemen berbasis sekolah).
Indikasi dukungan sumberdaya yang terbatas, yaitu: pertama, jumlah staf
dan pembagian tugas dan tanggungjawab di tingkat sekolah dasar dan menengah
jelas, tetapi pengetahuan atau wawasan staf pelaksana sekolah sebagai polcy
implementor tentang apa dan bagaimana kebijakan diimplementasikan tidak
dipahami secara bersama atau merata. Kedua, kurang optimalnya penyerapan
informasi-informasi karena dalam sosialisai kebijakan kurang optimal dan
terkesan dilaksanakan sebagai rutinitas saja. Ketiga, terbatasnya sarana-prasarana
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
x
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
gedung atau ruang kelas dan laboratorium fasilitas penunjang lain di sekolah, serta
terbatasnya anggaran dan kurangnya partisipasi masyarakat sebagai wujud peran
serta dari masyarakat sekitar dalam pengelolaan pendidikan. Keempat, sekolah
tidak cukup leluasa dalam kebijakan perencanaan dan pengelolaan anggaran,
maupun perencanaan sarana-prasarana.
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
http://digilib.unej.ac.id
Kemudian, adanya sikap dan kecenderungan dari tenaga pendidik yang
kurang konsisten yaitu: pertama, dalam proses kegiatan belajar mengajar masih
lebih senang memakai metode lama (ceramah) atau pola konvensional, kedua,
adanya kecenderungan tenaga pendidik tidak taat atau sering meninggalkan
kegiatan belajar-mengajar di sekolah.