Browsing MT-Science of Law by Title
Now showing items 270-289 of 315
-
Prinsip Spesialitas Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen
(2018-07)Keberadaan jaminan fidusia dalam praktek sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat untuk itu dalam meletakkan pembebanannya dalam hukum kebendaan disyaratkan adanya hak kepemilikan atas benda ... -
PRINSIP TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK AKIBAT PERJANJIAN DENGAN KLAUSUL PEMBATASAN
(2014-01-27)Transaksi elektronik (e-commerce) menciptakan transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa kertas (paperless) dan para pihak yang melakukan transaksi dapat tidak bertemu langsung (face to face), sehingga dapat dikatakan ... -
Prinsip the Privity of Contract dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis Daring
(Fakultas Hukum, 2023-06-21)Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak ... -
PRINSIP-PRINSIP AKUISISI SAHAM PERSEROAN TERBATAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(2014-11-11)Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain mengetahui dan memahami prinsip-prinsip akuisisi saham perseroan terbatas jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik ... -
PRINSIP-PRINSIP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS HAK CIPTA KARYA SENI TENUNAN TRADISIONAL (TENUN IKAT SUMBA TIMUR)
(2013-12-20)Bangsa Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang terdiri atas beragam suku bangsa dan adat istiadat yang berbeda-beda, memiliki keragaman budaya yang menjadi ciri khas dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Salah satu ... -
PRINSIP-PRINSIP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS HAK CIPTA KARYA SENI TENUNAN TRADISIONAL (TENUN IKAT SUMBA TIMUR)
(2013-12-24)Bangsa Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang terdiri atas beragam suku bangsa dan adat istiadat yang berbeda-beda, memiliki keragaman budaya yang menjadi ciri khas dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Salah satu ... -
PRINSIP-PRINSIP HUKUM JAMINAN DALAM PERBANKAN SYARI`AH
(2013-12-20)One role which is organized in Act (UU) number 21 year 2008 about Syari’ah banking is lex specialist Syari`ah Banking Management which contain the use of assurance in financing distribution of Syari`ah Banking. ... -
PRINSIP-PRINSIP HUKUM JAMINAN DALAM PERBANKAN SYARI`AH
(2013-12-24)Salah satu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari`ah yang merupakan lex specialis pengaturan bank Syari`ah adalah ketentuan penggunaan jaminan dalam penyaluran pembiayaan perbankan ... -
PRINSIP-PRINSIP HUKUM PEMBIAYAAN DENGAN AKAD MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH
(2013-12-19)Financing by murabaha contract is one of the product distribution of funds by Islamic banks to customers in the form of goods using purchase contract. Bank here as a creditor due to channel funds to purchase consumer ... -
PRINSIP-PRINSIP HUKUM PENGADAAN TANAH DEMI KEPENTINGAN UMUM OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DI INDONESIA
(2014-01-28)Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Landasan Konstitusional bagi pengaturan, penyediaan, penggunaan tanah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria mengatur tentang Hak Menguasai ... -
PRINSIP-PRINSIP HUKUM PENGADAAN TANAH DEMI KEPENTINGAN UMUM OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DI INDONESIA
(2013-12-20)Tesis ini menekankan pada prinsip-prinsip hukum pengadaan tanah oleh PT Perusahaan Listrik Negara di Indonesia. Dalam pengadaan tanah oleh PT Perusahaan Listrik Negara berlaku pengadaan tanah untuk kepentingan umum karena ... -
PRINSIP-PRINSIP HUKUM PENGADAAN TANAH DEMI KEPENTINGAN UMUM OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DI INDONESIA
(2013-12-24)Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Landasan Konstitusional bagi pengaturan, penyediaan, penggunaan tanah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria mengatur tentang Hak Menguasai ... -
PRINSIP-PRINSIP HUKUM SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) PADA PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH
(2013-12-24)Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 menentukan adanya batas waktu yakni 1 (satu) bulan untuk hak atas tanah yang sudah terdaftar dan 3 (tiga) bulan untuk hak ... -
PRINSIP-PRINSIP HUKUM SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) PADA PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (Legal Principles Of Power Of Attorney For Mortgage Imposition (SKMHT) On Credit Agreement On Home Ownership)
(2013-12-19)Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 menentukan adanya batas waktu yakni 1 (satu) bulan untuk hak atas tanah yang sudah terdaftar dan 3 (tiga) bulan untuk hak ... -
PRINSIP-PRINSIP HUKUM TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT DENGAN KAPAL LAYAR
(2013-12-20)Peningkatan kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi, berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan di bidang pengangkutan. Sehingga mendorong perkembangan dibidang teknologi, sarana dan prasarana pengangkutan, ... -
PRINSIP-PRINSIP HUKUM TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT DENGAN KAPAL LAYAR
(2013-12-24)Peningkatan kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi, berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan di bidang pengangkutan. Sehingga mendorong perkembangan dibidang teknologi, sarana dan prasarana pengangkutan, ... -
PRINSIP-PRINSIP KONTRAK STANDAR DALAM JOINT OPERATING AGREEMENT (JOA) PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI BLOK CEPU ANTARA PT. PERTAMINA EP CEPU DENGAN EXXONMOBIL OIL USA
(2014-01-27)Pengelolaan Migas Blok Cepu ditandatangani oleh wakil PT. Petamina EP dan ExxonMobil Oil USA (disingkat EMOI) melalui kontrak kerja sama Joint Operation Agreement (disingkat JOA) pada tanggal 15 Maret 2006. JOA menetapkan ... -
PROBLEMATIKA YURIDIS KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM MELAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA
(2014-01-27)Kebijakan hukum pidana saat ini (ius constitutum) mengatur para pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana ialah terpidana atau ... -
Problematika Yuridis Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (tp4d) Dalam Sistem Peradilan Pidana
(2019)Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembanunan Daerah (TP4D) merupakan badan yang dibentuk khusus oleh Kejaksaan dalam rangka melakukan pencegahan perilaku koruptif pejabat daerah. Dengan dibentuknya Tim Pengawal, Pengaman ... -
Rekonstruksi Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Hak Cipta Di Hadapan Notaris
(Fakultas Ilmu Hukum, 2024-01-17)Kehadiran regulasi perundangan wakaf merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan wakaf yang sudah ada. Dengan adanya tambahan objek wakaf benda bergerak tidak berwujud seperti hak cipta, memberikan perluasan harta benda ...