PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. INDOSAT, Tbk CABANG JEMBER

Abstract

Dalam perekonomian Indonesia, peranan pajak sangat besar kontribusinya bagi penerimaan Negara. Oleh karena itu, peranan sektor pajak tersebut merupakan salah satu penerimaan Negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Maka dari itu peranan sektor pajak tersebut tidak dapat dipisahkan dari kehidupan ekonomi Negara. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk membenahi sistem perpajakan tersebut, agar penerimaan dari sektor ini dapat maksimal. Salah satu dari langkah-langkah dan kebijaksanaannya dapat ditempuh pemerintah yang diwujudkan dalam pembaharuan sistem perpajakan yang dilaksanakan sejak tahun 1984 yaitu dengan memberikan pada wajib pajak untuk melaksanakan sendiri kewajibannya serta memenuhi haknya di bidang perpajakan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang No.11 tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai , lalu diubah terakhir dengan Undang-Undang No.18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagai upaya untuk meningkatkan ketertiban dalam menangani masalah Pajak Pertambahan Nilai. Dengan adanya ketertiban administrasi yang efektif dan efisien diharapkan dapat memperbesar penerimaan Negara dalam sektor perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung dan pajak atas konsumsi dalam negeri yang dikenakan atas pertambahan nilai barang dan jasa yang diserahkan pengusaha kena pajak pada suatu pabean.