Browsing UT-Faculty of Law by Author "JAYUS"
Now showing items 21-40 of 51
-
PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA SEBAGAI PERWUJUDAN NEGARA HUKUM MENURUT UUD 1945
KHUZEINI, MUHAMMAD (2015-11-18)Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisa sejauh mana pengakomodiran pelaksanaan hak asasi manusia dalam UUD 1945, menganalisa peranan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan hak asasi manusia ... -
PELAKSANAAN HAK MENGAJUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH OLEH DPRD DALAM RANGKA MELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DI KABUPATEN JEMBER
NINILOUW, Samsun (2015-11-24)Dalam rangka pelaksanaan hak mengajukan Raperda oleh DPRD yang pada tahapan prosedural sebagaimana yang diatur dalam tata tertib, justru menutup peluang publik untuk memberi masukan dan juga tidak mengagendakan konsultasi ... -
PELAKSANAAN PASAL 20 AYAT 2 INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS SEBAGAI BENTUK KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK BERAGAMA DARI PRAKTIK UJARAN KEBENCIAN ATAS DASAR AGAMA DI INDONESIA
ZAKIAH, NAILA RIZQI (2016-01-22)Penelitian ini berangkat dari analisis atas prinsip non diskriminasi dalam pelaksanaan kebebasan hak beragama sebagaimana Pasal 20 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights. Dalam norma ini terkandung ... -
Pelaksanaan Pasal 20 Ayat 2 International Covenant On Civil and Political Rights sebagai Bentuk Kewajiban Negara terhadap Perlindungan Hak Beragama dari Praktik Ujaran Kebencian atas Dasar Agama di Indonesia
ZAKIAH, NAILA RIZQI (2016-08-10)Penelitian ini berangkat dari analisis atas prinsip non diskriminasi dalam pelaksanaan kebebasan hak beragama sebagaimana Pasal 20 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights. Dalam norma ini terkandung ... -
Penayangan Berita Kriminal Melalui Media Televisi Dalam Kaitannya Dengan Asas Praduga Tak Bersalah
PUTRA, Andika Angga (2006-02)Berdasarkan analisa yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa program informasi kriminalitas dalam berbagai bentuk pada dasarnya wajar untuk ditayangkan sebagai salah satu wujud kemerdckaan masyarakat untuk ... -
Penegakan Hukum Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
IGLESIAS, Reynaldo Stefa (2018-11-22)Dalam penelitian skripsi ini, tak lepas dari adanya metode penelitian yang digunakan sebagai penuntun arah dalam penelitian skripsi ini. tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis ... -
Penentuan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia
SUMODININGRAT, Aprilian (2019-10-10)Presidential Threshold adalah norma yang merupakan suatu subsistem dalam pengaturan sistem pemilu nasional, yang telah ada ada sejak saat pertama kali terselenggaranya pemilu presiden secara langsung di indonesia. ... -
PENERAPAN HAK MENYUSUI DAN CUTI PEKERJA PEREMPUAN PADA PT ASABA JEMBER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
AQUINUS, Handy Rage (2015-11-16)PT Asaba Jember telah memberikan hak-hak pekerja ini yaitu pemberian waktu istirahat antar jam kerja, istiharahat mingguan, istirahat tahunan, istirahat panjang, cuti haid, cuti hamil, melahirkan dan gugur kandungan, serta ... -
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Proyek Pembangunan Tol Gempol - Pasuruan
PUTRA, Gagah Chriswantara (2019-04-23)Tanah sebagai karunia Tuhan yang menempati kedudukan penting, yang mana hal itu merupakan bagian dari kekayaan alam yang hakiki dimana tanah tersebut juga memiliki kedaulatan hukum di atas negara. Dengan adanya tanah yang ... -
Pengakuan Penghayat Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan (Study Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016)
PUTRI, Claudya Inamas (2018-07)Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai proses untuk menemukan aturan- aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum ... -
PENGAWASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA OLEH GUBERNUR
WIJDAN, Ahmad Faris (2018-07-05)Dalam rangka pemenuhan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, disahkan Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai ... -
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
FEBRIANA, ERA NANDYA (2017-08-02)Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan. Dipahami bahwa di dalam negara kesatuan, pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tinggi negara. Agar tidak sewenang-wenang, aktivitas pemerintah pusat diawasi dan dibatasi oleh ... -
PERAN RADIO REPUBLIK INDONESIA JEMBER DALAM PENYAMPAIAN INFORMASI, PELAYANAN EDUKASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
ANGGREINI, CINDY DESINTA (2015-12-01)Sejak tahun 2005, RRI resmi menjadi Lembaga Penyiaran Publik, repositioning dari Institusi Pemerintah ini juga ditandai dengan adanya komitmen menyeluruh karyawan RRI diseluruh Indonesia, diskusi-diskusi internal maupun ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KEBEBASAN PERS DAN TANGGUNGGUGAT PERUSAHAAN
KHUSNI, Muhammad Wazid (2015-11-27)Persaingan industri Pers yang amat ketat membawa pergeseran ideologi Pers dari semula berbasis pada ideologi perjuangan, menjadi profit oriented, dan menjadikan ideologi Pers sebagai pertimbangan ke dua. -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA
ROSASARI, IMARIA (2015-11-28)Setiap negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pemulihan dalam hal terjadi sesuatu pelanggaran terhadap kewajiban di bawah hukum internasional untuk menghormati dan memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia, ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Pemilih Atas Kampanye Hitam Dalam Pemilihan Umum
SAPUTRI, Sindy Yulia (FAKULTAS HUKUM, 2020-07-27)Pelakasanaan pemilu juga merupakan waktu atau momen untuk para pasangan calon untuk menghimpun dukungan dan mengekspresikan pandangan politiknya dalam kampanye. Melalui pendekatan dengan masyarakat seperti berpidato untuk ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Atas Satuan Rumah Susun Bagi Sertifikat Hak Kepemilikan Rumah Susun Yang Dibebani Hak Tanggungan
PRAKOSO, Bimo Ardhiansyah (FAKULTAS HUKUM, 2021-01-04)Rumah susun, yaitu bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan ... -
POLITIK HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG (Studi Kebijakan dalam Pembangunan Kawasan Sentra Ekonomi Terpadu)
Mustofa, Jainul (2017-11-30)Pelaksanaan otonomi daerah yang dicanangkan sejak 01 Januari 2001, telah mernbuka ruang dan kesempatan bagi keleluasaan daerah untuk mengelolah potensi daerahnya secara maksimal, sesuai dengan capaian ekonomis yang hendak ... -
Prinsip Kepastian Hukum Tentang Kebatalan Akta Yang Dibuat Oleh Notaris
POETRA S.H., Dewatoro Suryaningrat (2019-08-19)Pasal 28 huruf d ayat (1) perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” ... -
Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Sertipikat Ganda Hak Atas Tanah Sebagai Hak Milik
WIDIYANTO, Loundri Oktavio (2018-11-08)Sertipikat ganda adalah sertipikat yang muncul dua kali dengan letak tanah yang sama dan nama pemilik yang berbeda. Menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN) sertipikat ganda ini sering terjadi pada tanah yang masih kosong ...