Browsing UT-Faculty of Law by Title
Now showing items 3655-3674 of 6204
-
Penolakan Pengajuan Keberatan Pembayaran Pajak Penghasilan Oleh Pedagang Online Menimbulkan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020-05-14)Bab 1 pada penelitian ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian serta metode penelitian. Berkaitan dengan latar belakang ini yaitu Aturan pengenaan pajak penghasilan terhadap pedagang ... -
PENOLAKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM SENGKETA MEREK PEREKAT ALTECO (Analisa Putusan Nomor 128 PK/PDT.SUS-HKI/2014)
(2017-01-19)Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkup ... -
Penolakan Surat Keterangan Tidak Mampu Bagi Pasien untuk Berobat ke Rumah Sakit dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(FAKULTAS HUKUM, 2019-06-21)Kesehatan merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi manusia. Dimana kita ketahui bahwa kesehatan merupakan sesuatu yang sangat berharga. Dibuktikan dengan begitu banyak jumlah pasien yang dirawat di rumahsakit ... -
PENOLAKAN TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor:15/Pdt.G/2012/PA.Pkc)
(2017-01-12)Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal bedasarkan ... -
PENTINGNYA BARLAQUE (BELIS) DALAM TATA CARA/UPACARA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT DILL TIIMOR LORO SAE
(2017-09-19)Salah satu bentuk pelaksanaan norma hukum adat di Timor-Timur adalah norma hukum adat perkawinan adat barlaque yang mempunyai keterkaitan yang erat dengan belis atau jujur (sepeni mas kawin dalam hukum Islam). Belis atau ... -
Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kegiatan Penanaman Modal
(Fakultas Hukum, 2022-11-21)Berdasarkan beberapa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan tersebut, Pemerintah dalam melakukan kontrol dan/atau pengaturan melalui kebijakan moratorium atau penundaan penambahan lahan ... -
PENUNTASAN HASIL BELAJAR SUB KONSEP TRANSPORTASI TUMBUHAN MELALUI METODE EKSPERIMEN SISWA KELAS II CAWU I Dl SL TPN I SILO JEMBER
(2015-01-26)Penelitian dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 17 Oktober 2000 bertujuan untuk mengetahui dapatkah metode eksperimen menuntaskan belajar sub konsep transportasi tumbuhan siswa kelas II cawu 1 di SL TP Negeri l Silo-Jember. Metode ... -
Penyadapan Oleh Penyidik Dalam Keadaan Mendesak Terhadap Tindak Pidana Terorisme
(FAKULTAS HUKUM, 2020-03-11)Berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dalam keadaan mendesak penyidik diberikan wewenang untuk melakukan penyadapan tanpa didahului adanya penetapan ketua ... -
PENYANGKALAN KEABSAHAN ANAK YANG DILAHIRKAN DALAM PERKAWINAN
(2014-01-22)Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang penyangkalan keabsahan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang merupakan hal yang cukup menarik untuk di . Adanya peraturan yang berlaku memberikan hak ... -
PENYEDIAAN TANAH PERTANIAN OLEH PABRIK GULA SEMBORO UNTUK TANAMAN TEBU
(2015-11-15)Penyediaan tanah pertanian yang dilakukan oleh pabrik gula semboro yang dilakukan dengan cara sewa-menyewa merupakan penyediaan tanah untuk kepentingan swasta. Penyediaan tanah untuk tanaman tebu oleh PG. Semboro adalah ... -
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
(2016-08-04)Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, Pertama, Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Kabupaten Banyuwangi merupakan implementasi dari Undang-Undang ... -
PENYELESAIAN BANK BERMASALAH OLEH BANK INDONESIA MELALUI MERGER
(2014-01-25)Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana suatu bank termasuk dalam kriteria bank bermasalah? Bagaimana penyelesaian bank bermasalah melalui merger? Akibat hukum yang ditimbulkan dari penyelesaian ... -
PENYELESAIAN DEBITUR WANPRESTASI DENGAN JAMINAN FIDUSIA
(2017-01-17)Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini di gunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena ... -
PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT KECELAKAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964 TENTANG DANA KECELAKAAN LALU-LINTAS JALAN DI P.T. JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER
(2013-12-25)Dalam hal pemberian ganti rugi kepada korban kecelakaan lalu-lintas jalan oleh pemerintah yang pelaksanaannya dipercayakan kepada P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember dengan tujuan meringankan beban penderitaa ... -
PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT KECELAKAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964 TENTANG KECELAKAAN LALU-LINTAS JALAN DI PT. JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER
(2014-01-28)Dalam hal pemberian ganti rugi kepada korban kecelakaan lalu-lintas jalan oleh pemerintah yang pelaksanaannya dipercayakan kepada P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember dengan tujuan meringankan beban penderitaa ... -
PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT KECELAKAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964 TENTANG KECELAKAAN LALU-LINTAS JALAN DI PT. JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER
(2014-01-18)Dari keseluruhan uraian yang ada di dalam bab sebelumnya, pembahasan yang diperoleh berdasarkan analisa data-data yang terkumpul serta menghubungkannya dengan teori yang berkaitan dengan permasalahan, selanjutnya penulis ... -
PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT KECELAKAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964 TENTANG KECELAKAAN LALU-LINTAS JALAN DI PT. JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER
(2014-01-20)Dalam hal pemberian ganti rugi kepada korban kecelakaan lalu-lintas jalan oleh pemerintah yang pelaksanaannya dipercayakan kepada P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember dengan tujuan meringankan beban penderitaa ... -
PENYELESAIAN GANTI RUGI ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK DI INDONESIA
(2015-02-26)Dalam perkembangan hukum acara perdata, di samping gugatan perdata konvensional itu, lahir pula gugatan perwakilan kelompok (class action). Gugatan perwakilan kelompok mengacu kepada suatu gugatan perwakilan oleh ... -
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN
(2017-01-17)Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan, memelihara dan menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Asas dalam hukum acara perdata di Indonesia salah satunya yaitu asas sederhana, ...