Browsing UT-Faculty of Law by Title
Now showing items 3655-3674 of 5997
-
PENYERTAAN MODAL SEMENTARA OLEH BANK DALAM RESTRUKTURISASI KREDIT PADA PERUSAHAAN DEBITOR YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS
(2014-01-22)Pemberian kredit oleh Bank selaku kreditor kepada debitor diharapkan dapat dikembalikan oleh debitor sesuai ketentuan dalam suatu perjanjian kredit, namun dalam pelaksanaannya dapat pula terjadi debitor tidak dapat ... -
PENYERTAAN MODAL SEMENTARA OLEH BANK DALAM RESTRUKTURISASI KREDIT PADA PERUSAHAAN DEBITOR YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS
(2013-12-16)Pemberian kredit oleh Bank selaku kreditor kepada debitor diharapkan dapat dikembalikan oleh debitor sesuai ketentuan dalam suatu perjanjian kredit, namun dalam pelaksanaannya dapat pula terjadi debitor tidak dapat ... -
Penyidik Kejaksaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakuan Oleh Aparat Penegak Hukum
(Fakultas Hukum, 2023-06-12)Berdasarkan Pasal 11 ayat 1 UU KPK proses penyidikan tindak pidana korupsi menjadi kewenangan KPK. Akan tetapi, penyidikan tersebut masih banyak dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Sehingga apakah penyidik kejaksan ... -
Penyidikan Terhadap Terjadinya Kecelakaan Kereta Api Rengganis Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Luka.(Di Wilayah Jember Tahun 2001)
(2015-12-05)Mengunakan jasa angkutan darat khususnya dengan kereta api adalah sangat di minati banyak orang. -
Penyitaan Harta Pailit Akibat Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)
(Fakultas Hukum, 2023-10-04)Terhitung sejak ditetapkannya putusan pernyataan kepailitan, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurusi kekayaannya. Pengurusan dan penguasaan atas harta kepailitan beralih atau dialihkan kepada ... -
Penyitaan Yang Dilakukan Oleh Kantor Pajak Terhadap Benda Jaminan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020-04-29)Pajak bagi suatu perusahaan merupakan iuran wajib yang harus dibayar karena dianggap memiliki objek pajak dari kegiatan usahanya. Sengketa terjadi antara PT. Citra Maharlika Nusantara Corpora sebagai Debitur pailit dengan ... -
Penyutradaraan Film Rawuh (Penerapan Central Character One Point of View Pada Karakter Tokoh Jumarno)
(Program Studi Televisi dan Film Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, 2019-07-15)Indonesia adalah salah satu negara yang memperlihatkan adanya fenomena migrasi internasional yakni menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), namun sayangnya masih banyak TKI memilih menjadi tenaga kerja non-prosedural ... -
Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Permukiman Di Kabupaten Jember
(2019-04-18)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Kabupaten Jember untuk menjaga inflasi perkembangan alih fungsi lahan. Manfaat penelitian ini untuk menjadi acuan bagi kawula muda dan Pemerintah dalam menjaga ... -
Peralihan Hak Atas Tanah dengan Kuitansi Jual Beli
(Fakultas Hukum, 2022-09-09)Peralihan hak atas tanah lebih sering dilakukan melalui jual beli. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor ... -
Peralihan Hak Atas Tanah dengan Kuitansi Jual Beli
(Fakultas Hukum, 2022-09-09)Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), jual beli tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT. Hal ini bertujuan untuk memberikan ... -
Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Setelah Berlakunya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
(Fakultas Hukum, 2023-04-17)Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Inpres tersebut antara lain mengatur syarat ... -
PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH DAERAH LAMONGAN MENJADI HAK GUNA BANGUNAN DI DESA MADE KECEMATAN LAMONGAN
(2015-11-13)Peralihan hak atas tanah yang dikuasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan melewati dua proses, yaitu prose pelepasan hak atas tanah yang dikuasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dan proses permohonan hak ... -
PERALIHAN HAK KEPEMILIKAN SERTIFIKAT MODAL KOPERASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN
(2014-01-24)Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan pendekatan ... -
Peralihan Pekerjaan secara Sepihak oleh PT. Torganda Terhadap Pekerja: Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 227/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn
(Fakultas Hukum, 2021-10-25)Perbuatan melawan hukum merupakan peristiwa yang kerap kali terjadi antar subjek hukum, baik subjek hukum orang (persoon) ataupun badan hukum (recht persoon). Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum merugikan ... -
Peran Asosiasi Petani Kopi Kalibaru sebagai Bagian dari MPIG dalam Mewujudkan Perlindungan Indikasi Geografis Banyuwangi
(Fakultas Hukum, 2024-02-07)Indikasi Geografis merupakan sebuah tanda dari suatu barang atau produk yang mencirikan daerah asal karena faktor geografis seperti alam, manusia, maupun kombinasi keduanya sehingga dapat diberikan perlindungan HKInya ... -
PERAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DALAM MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH
(2013-11-29)Dalam Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang ... -
PERAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DALAM MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH
(2014-01-27)Presiden selaku kepala pemerintah dalam hal penyelenggaraan negara memegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara dimaksud kemudian dikuasakan kepada Menteri Keuangan, Mente ... -
PERAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DALAM MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH
(2013-09-05)Dalam Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang ... -
PERAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DALAMMELAKSANAKAN PEMERIKSAAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH
(2014-01-28)Dalam Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang ...