Browsing UT-Faculty of Law by Title
Now showing items 1138-1157 of 5995
-
Aspek Kepentingan Umum Dalam Alih Fungsi Tanah Pertanian Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035
(FAKULTAS HUKUM, 2019-08-29)Dari waktu ke waktu, seiring dengan pertambahan penduduk, kemajuan teknologi dan industri, serta pergeseran budaya, jumlah kebutuhan akan tanah terus meningkat. Pergeseran budaya telah merubah corak Indonesia yang ... -
ASPEK YURIDIS BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN SUKARELA DI KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS JEMBER
(2014-01-15)Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi, pada 9 Februari 2009 ... -
ASPEK YURIDIS PEMBEBANAN JAMINAN SECARA FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
(2014-01-16)Dalam Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan dimana dalam pasal 1 angka (4) menjelaskan bahwa : “Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang ... -
ASPEK YURIDIS PENYELESAIAN PERMOHONAN CERAI TALAK OLEH SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) TANPA SURAT IZIN ATASAN LANGSUNG
(2016-01-22)Seseorang yang hidup dalam masyarakat mempunyai status atau kedudukan sosial, salah satunya adalah Pegawai Negeri Sipil, baik di tingkat pusat ataupun daerah Pegawai Negeri Sipil merupakan abdi negara dan abdi masyarakat dalam ... -
ASPEK YURIDIS PERJANJIAN HIBAH DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27K/AG/2002)
(2014-01-17)Manusia adalah mahluk sosial yang pada dasarnya tidak dapat terlepas dan dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Kaitannya dengan itu dalam masyarakat dikenal adanya suatu perikatan atau kontrak, salah satunya ... -
ASPEK YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BARANG DAN ATAU JASA ( DITINJAU DARI UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN )
(2016-01-04)Era globalisasi saat ini merupakan suatu era atau zaman dimana setiap segi kehidupan terus berkembang -
ASPEK YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMUTUSAN ALIRAN LISTRIK OLEH PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR CABANG JEMBER RANTING KALISAT
(2017-11-30)Tujuan yang diharapkan dari pembahasan permasalahan tersebut adalah lebih ditekankan pada tujuan secara khusus, yaitu untuk mengetahui penyebab terjadinya pemutusan aliran listrik oleh pihak PLN di lingkungan Ranting ... -
ASURANSI KEBAKARAN UNTUK BANGUNAN RUMAH TINGGAL PADA PT ASURANSI RAMAYANA
(2014-01-27)Asuransi merupakan upaya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kemungkinan timbul kerugian akibat terjadi peristiwa yang tidak pasti dan tidak diinginkan. Perjanjian asuransi risiko kemungkinan terjadi peristiwa ... -
Asuransi Kebakaran Untuk Bangunan Rumah Tinggal Pada PT Asuransi Ramayana
(Fakultas Hukum, 2009-12-09)Asuransi merupakan upaya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kemungkinan timbul kerugian akibat teijadi peristiwa yang tidak pasti dan tidak diinginkan. Perjanjian asuransi risiko kemungkinan teijadi peristiwa yang ... -
Asuransi Pengiriman Barang pada Fitur Layanan Go-Send yang Disediakan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa
(Fakultas Ilmu Hukum, 2022-07-06)Adanya potensi untuk merugikan konsumen dalam layanan go-send, adalah ketika terdapat suatu kejadian driver membawa kabur barang yang seharusnya diantarn ke konsumen. Kemudian oleh PT AKAB layanan asuransi berdasarkan ... -
ASURANSI WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG DAN LALU LINTAS JALAN PADA PT ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER (Obligation Insurances For The Passeger Who Get A Traffic Accident On Jasa Raharja Incoporate Delegation In Jember)
(2015-11-04)Untuk mendapatkan santunan bagi korban kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan korban maupun ahli waris harus melauli tahapan dan persyaratan yang telah ditetukan oleh jasa raharja. Setelah itu barulah akan ... -
AUDIT KEUANGAN PARTAI POLITIK DITINJAU DARI HUKUM KEUANGAN NEGARA
(2013-12-02)Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatarbelakangi eksistensi partai politik di Indonesia. Sebagai wadah bagi warga negara untuk menyuarakan aspirasi politiknya, partai politik mempunyai peran penting yang sedemikian ... -
BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) SEBAGAI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN BERDASAR AKAD MUSYARAKAH
(2014-10-27)Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan ... -
BANTAHAN EKSEKUSI LELANG DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK PEMERINTAH
(2014-01-23)Pemberian kredit dilakukan sebagai upaya memajukan usaha dan untuk meningkatkan ekonomi nasional, tetapi dalam pelaksanaan pemberian kredit tidak sedikit mengalami kemacetan dalam proses pengembalian hutang. Dalam perjanjian ... -
BANYUWANGI REGENT AUTHORITY IN THE AREA OF MANAGEMENT OF TRADISIONAL MARKET RETRIBUTION BY LOCAL REGULATIONNUMBER 12 OF 2011 ON GENERAL SERVICE LEVIES
(2017-08-02)Pada prinsipnya kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat ... -
BATAS WAKTU WANPRESTASI DAN PERNYATAAN PERCEPATAN PENYELESAIAN UTANG OLEH KREDITOR SEPARATIS
(2013-12-16)Bermula dari permohonan pailit dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Kreditor Separatis (Kreditor Pemegang Jaminan) kepada PT. Bintang Jaya Nusantara Perkasa selaku Debitor pada Pengadilan Niaga Surabaya ... -
BATAS WAKTU WANPRESTASI DAN PERNYATAAN PERCEPATAN PENYELESAIAN UTANG OLEH KREDITOR SEPARATIS (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:794K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 30 November 2010)
(2014-01-17)Bermula dari permohonan pailit dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Kreditor Separatis (Kreditor Pemegang Jaminan) kepada PT. Bintang Jaya Nusantara Perkasa selaku Debitor pada Pengadilan Niaga Surabaya ... -
Batasan Konsep Radikalisme Dalam Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020-06-17)Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatarbelakangi karena mulai meluasnya paham radikalisme yang mengarah pada aksi terorisme di indonesia. Kebebasan berpendapat sebagai salah satu bentuk ekspresi diri dan menjadi hak ...