ERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DENGAN TUJUAN SEKSUAL KOMERSIAL

Abstract

Perdagangan anak merupakan suatu kejahatan terorganisasi yang melampaui

batas-batas negara, sehingga dikenal sebagai kejahatan transnasional. Indonesia tercatat

dan dinyatakan sebagai salah satu negara sumber dan transit perdagangan anak

internasional, khususnya untuk tujuan seks komersial dan buruh anak di dunia.

Ketidakmampuan Indonesia untuk menghapus perdagangan anak telah berdampak

munculnya ancaman, akan dihentikan seluruh bantuan kemanusiaan dari dunia

internasional terhadap Indonesia. Menyadari bahwa anak adalah tunas, potensi, dan

kelompok strategis bagi keberlanjutan bangsa di masa depan, maka pada dasarnya anak

memiliki ciri-ciri dan sifat khusus yang harus dihormati, dipenuhi, dan dijamin hak-

haknya. Anak harus terlindungi dalam proses perkembangan dan kelangsungan

hidupnya, sehingga terhindar dari diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi. Oleh karena

itu, negara dengan segenap komponen, seperti pemerintah hingga masyarakat terkecil

dalam keluarga, bertanggung jawab dan wajib menghormati, memenuhi, dan menjamin

setiap anak agar terlindung dari praktek perdagangan orang. Karena itu diperlukan

kerjasama seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pemberantasan

perdagangan anak. Mengingat fenomena perdagangan anak memiliki ruang lingkup

yang sangat luas dari segi motif atau tujuan pelaku, serta dampak bagi korban yang

sangat memprihatinkan maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Apakah Pasal 6

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang lebih memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai

korban tindak pidana perdagangan anak dengan tujuan seksual komersial jika

dibandingkan dengan Pasal 66 dan 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak? Apakah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak sudah memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai

korban tindak pidana perdagangan anak dengan tujuan seksual komersial?

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memperoleh informasi tentang

perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan anak dengan tujuan

seksual komersial, yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan. Dan

diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas dan instansi terkait

bahwa perdagangan orang (anak) merupakan suatu tindak pidana. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah berupa skripsi ini adalah

dengan metode yuridis normatif yaitu dengan maksud memperoleh data sekunder

dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, menelaah perundang

undangan yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dengan cara pengambilan

kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat

khusus, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan yaitu menjawab rumusan

masalah yang ada.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah bahwa Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di dalamnya telah mengatur

tentang perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan seksual

komersial tetapi masih bersifat eksplisit, dan di sisi lain dalam penerapannya masih

belum terlaksana secara maksimal karena kurangnya sosialisasi terhadap seluruh pihak

yang bersangkutan, baik aparat negara ataupun masyarakat secara umum. Sehingga

penulis memberikan saran bahwa perlunya diberikan definisi secara implisit mengenai

tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan seksual komersial dalam kedua undang-

undang tersebut dan perlunya disosialisasikan secara menyeluruh kepada seluruh

masyarakat di Indonesia agar anak benar-benar memperoleh perlindungan atas hak-

haknya.