KAJIAN YURIDIS PERMOHONAN ISBATH NIKAH UNTUK PENGAJUAN AKTA KELAHIRAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 0017/Pdt.P/2009/PA.Jr)

Abstract

RINGKASAN

Pada umumnya suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan pasti timbul keinginan untuk hidup langgeng dan rukun sampai akhir hayat. Jika perkawinan mereka rukun maka seluruh keluarga dan sanak saudara juga ikut merasakan kebahagiaan. Namun hal yang di idam-idamkan oleh pasangan suami istri tersebut sangat berbeda dengan kenyataan bahwa tidak selalu tujuan itu tercapai bahkan sebaliknya perkawinan tersebut akan kandas di tengah jalan karena tidak ada lagi kerukunan dalam sebuah rumah tangga yang berujung pada perceraian. Penulis menemukan sebuah fakta hukum yaitu adanya suatu pengajuan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Jember yang kemudian diperoleh berdasarkan Nomor Putusan : 0017 / Pdt.P / 2009 / PA.Jr dimana duduk perkaranya sebagai berikut :Pada tanggal 11 Agustus 1980, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Taman Glugoh 2 RT. 01 RW II Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Kemudian 14 tahun kemudian tepatnya tgl. 31 Juni 1994 dikaruniai seorang anak. Maka pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jember, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Akte Kelahiran anak dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Rumusan Masalahyang akan dibahas adalah: Bagaimanakah kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan sirri sebelum orang tuanya memintakan isbath nikah dan Apakah Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan perkara permohonan isbath nikah untuk pengajuan akta kelahiran anak (Studi Putusan Nomor 0017 / Pdt.P / 2009 / PA.Jr). Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum, penyusunan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum dengan beberapa tahapan yang kemudian hasil xiii

analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan. Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: Perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum:perempuan tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia, tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi. Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni:Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah, ketidakjelasan status si anak di muka hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Saranuntuk kepentingan masa depan, bagi masyarakat yang terlanjur menikah sirri perlu mengadakan program pemutihan isbat nikah oleh Departemen Agama (DEPAG). DEPAG punya program untuk mendata seluruh masyarakat yang tidak memiliki akta nikah, kemudian diisbatkan oleh Pengadilan Agama dengan biaya yang di tanggung oleh pemerintah. Tapi akan lebih baik kalau dilakukan bagi semua masyarakat yang tidak punya buku nikah. Cara melakukan isbat nikah dengan mengajukan ke Pengadilan Agama. Caranya dengan datang ke Pengadilan Agama, mengikuti sidang, selanjutnya Pengadilan Agama akan mencatat tanggal pernikahan kemudian menerbitkan buku nikah.