PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA JAMBEWANGI KECAMATAN SEMPU KABUPATEN BANYUWANGI (STUDI KASUS PADA PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN TAHAP II TAHUN 2002-2006)

Abstract

Secara umum partisipasi masyarakat dalam perencanaan program penanggulangan kemiskinan sangat besar, hal ini dapat terlihat pada proses penyusunan PJM Pronangkis berjalan seperti apa yang di harapkan dan berhasil menetapkan PJM Pronangkis untuk pelaksanaan periode tahun 2004-2006. Berdasarkan data yang penulis kumpulkan bahwa antara pedoman petunjuk teknis P2KP dengan dokumen yang disusun oleh pelaksana proyek di desa Jambewangi ada kesesuaian, sehingga dapat dikatakan proses perumusan PJM Pronangkis di desa Jambewangi sesuai dengan mekanisme yang dibuat. Proses penyusunannya tidak meninggalkan aspek-aspek penting dari perencanaan partisipatif seperti keterlibatan penuh masyarakat dalam penyusunan PJM Pronangkis. Berdasarkan model perencanaan yang efektif menurut James Stoner, dimana penulis berusaha mendeskripsikan dan membahas permasalahan yang ada pada partisipasi masyarakat dalam perencanaan program penanggulangan kemiskinan di desa Jambewangi, dimana permasalahan yang diangkat adalah bagaimana partisipasi masyarakat dan seberapa besar partisipasi masyarakat dalam perencanaan program penanggulangan kemiskinan di desa Jambewangi, dapat dilihat melalui : a. Tetapkan sasaran atau perangkat tujuan. 1) Kehadiran masyarakat dalam mengikuti rapat sangat besar, alasannya karena ada faktor karakter masyarakat, urgensi masalah, jenis agenda rapat, ada kesadaran masyarakat untuk peduli masalah kemiskinan. 2) Masyarakat berperan aktif dalam menyumbangkan dan mengemukakan ide baik secara formal maupun informal. 3) Masyarakat sendiri yang menetapkan tujuan atau sasaran program, seperti dalam menentukan sasaran program/ pemetaan swadaya oleh masyarakat. 4) Partisipasi masyarakat dalam menjadi anggota pendukung penetapan sasaran program sangat besar. Masyarakat sangat percaya terhadap hasil kerja tim pemetaan, karena di dalam tim itu sendiri sebagian besar adalah wakil dari masyarakat yang mempunyai reputasi baik dimata masyarakat dan dipandang sebagai orang yang mempunyai budi pekerti yang baik serta tingkat pendidikan yang cukup. b. Tentukan situasi sekarang 1) Masyarakat ikut mengukur dan mengawasi sejauhmana program dari tujuan maupun ketepatan sasaran. 2) Kesediaan masyarakat dalam menjadi sumber daya untuk melaksanakan dan mencapai tujuan secara formal adalah dengan menjadi kepanitiaan, sedangkan secara tidak formal mau terlibat dalam kerja bakti, pemberiaan dana / swadaya. 3) Kesediaan masyarakat untuk menjadi relawan dalam mewujudkan tujuan program juga sangat besar, pengurus BKM tidak mengalami kesulitan dalam mencari kader yang mau ikut menjadi kepanitiaan. c. Identifikasi pendukung dan penghambat program. 1) Partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi masalah atau ikut merumuskan permasalahan sangat besar. Perdebatan pada saat rembug menjadi sangat penting dan memang diharapkan harus muncul untuk menggali keinginan atau gagasan masyarakat. 2) Partisipasi masyarakat dalam mencari peluang dimasa yang akan datang sangat besar, sehingga menjadikan program secara berkelanjutan. d. kembangkan seperangkat tindakan 1) Masyarakat mau bertindak dalam mengembangkan rencana, dengan cara memberikan informasi apabila ada program yang dirasakan kurang tepat sasaran atau tidak berjalan efektif, dan mengusulkan mengganti dengan program lain yang lebih urgen/penting. 2) Proses pengambilan keputusannya ditentukan oleh masyarakat sepenuhnya. proses penyusunan PJM merupakan tanggung jawab koordinator BKM, tetapi kesepakatan bersama masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi sangat penting sebagai proses pembelajaran. BKM dan fasilitator kelurahan hanya sebagai mediator/fasilitator, serta dalam rembug pengambilan keputusan memberi kesempatan dan menyerahkan penuh kepada masyarakat sendiri untuk mencapai kata sepakat. Apabila tidak mencapai mufakat maka dapat di ambil voting/pemungutan suara terbanyak.