FAKTOR-FAKTOR PENDORONG KUDETA MILITER THAILAND TERHADAP PERDANA MENTERI THAKSIN SHINAWATRA
Abstract
Berdasarkan pemaparan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka
penulis menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam
skripsi ini mengenai “faktor-faktor apa sajakah yang mendorong terjadinya kudeta
militer Thailand atas Perdana Menteri Thaksin Sinawatra?”. Dalam analisa yang telah
penulis lakukan, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kudeta militer
Thailand atas Perdana Menteri Thaksin Sinawatra. Pertama, kudeta militer terjadi
dikarenakan munculnya krisis politik pada masa pemerintahan Perdana Menteri
Thaksin Sinawatra yang tidak kunjung selesai dan meresahkan masyarakat.
Kebuntuan politik yang terjadi ditandai dengan maraknya demonstrasi antara kubu
pro-Thaksin dan anti-Thaksin dikhawatirkan akan membawa bangsa Thailand dalam
perpecahan. Sebagaimana diketahui bahwa hanya ada dua kekuatan yang mampu
menandingi Thaksin, yaitu Raja dan militer. Karena Raja menolak untuk menunjuk
seorang Perdana Menteri untuk menggantikan PM Thaksin, maka militer segera
bertindak dengan mengkudeta PM Thaksin untuk mengakhiri kebuntuan politik yang
terjadi di Thailand.
Kedua, sistem pemerintahan yang ada di Thailand yang memberikan celah
kepada militer untuk campur tangan dalam kehidupan politik, hal ini terkait dengan
posisi Raja dalam sistem pemerintahannya. Posisi Raja di Thailand berada di atas
konstitusi. Rakyat Thailand percaya bahwa Raja Thailand merupakan utusan Dewa
yang ada di muka bumi. Didalam konstitusi Thailand, disebutkan bahwa Raja adalah
kepala negara dan panglima angkatan perang. Didalam konstitusi juga disebutkan
bahwa pribadi Raja adalah suci dan tidak dapat diganggu gugat. Dari dua ketentuan
tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Raja Thailand merupakan lambang dari
eksistensi bangsa dan negara Thailand. Raja merupakan kepala negara yang karena
kedudukannya menjadi simbol bangsa dan negaranya. Maka dari itu, Raja bukanlah
kepala pemerintahan yang bisa berbuat salah. Hal itu akan bertentangan dengan
kedudukannya yang suci dan tidak dapat diganggu gugat. Disini dapat dilihat bahwa dalam pemerintahan Thailand, Raja adalah segalanya. Dalam kaitannya dengan
kudeta militer Thailand, militer diketahui merupakan kelompok yang dekat dengan
Raja. Ketika Raja Bhumibol memberikan restunya atas kudeta yang dilakukan oleh
militer Thailand terhadap PM Thaksin, maka kudeta seperti mendapatkan legalitas
dari hukum yang berlaku di Thailand. Militer seakan mendapatkan justifikasi atas
kudeta yang dilakukannya, karena Raja telah memberikan restunya. Hal ini
dikarenakan kebijakan PM Thaksin yang hampir selalu bertentangan dengan kemauan
Raja Bhumibol. Beredarnya desas-desus mengenai The Finland Plot yang
membahayakan keberlangsungan monarki konstitusional di Thailand juga menjadi
pertimbangan pihak militer sebagai pelindung monarki.
Faktor pendorong ketiga yaitu usaha campur tangan yang dilakukan oleh PM
Thaksin terhadap reshuffle militer tahunan membuat militer memutuskan untuk
melakukan kudeta terhadapnya. Pihak militer merasa Thaksin sudah kelewatan
karena berusaha untuk mencampuri urusan internal pihak militer dengan
mempromosikan pengikut setianya untuk menempati posisis penting di Angkatan
Darat agar posisinya sebagai Perdana Menteri tetap bisa terjaga. Keinginan implisit
Thaksin inilah yang pada akhirnya terbaca oleh militer dan ditindaklanjuti dengan
melakukan kudeta.