Model AHP-VIKOR untuk Analisis Risiko Infrastruktur Pemisah Perlintasan pada Pengembangan Kereta Api Perkotaan

Abstract

Pengembangan kereta api perkotaan di Surabaya menimbulkan kebutuhan peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang di sekitar Stasiun Wonokromo. Kawasan ini memiliki interaksi padat antara operasional kereta api, lalu lintas jalan, kawasan cagar budaya, dan keterbatasan ruang perkotaan, sehingga pemilihan infrastruktur tidak sebidang perlu disertai penilaian risiko pada setiap fase konstruksi. Penelitian ini bertujuan menentukan jenis infrastruktur perlintasan tidak sebidang yang sesuai, menilai tingkat risiko pengembangannya, dan merumuskan mitigasi risiko tertinggi pada tiap fase pembangunan. Data diperoleh melalui kuesioner kepada responden stakeholder yang terdiri atas regulator, operator, serta praktisi perkeretaapian di Indonesia. Metode Analytical Hierarchy Process digunakan untuk pembobotan kriteria, VIKOR untuk pemilihan alternatif, Probability Impact Matrix untuk penilaian risiko, Diagram Pareto untuk analisis risiko dominan, dan triangulasi untuk merumuskan strategi mitigasi. Hasil AHP menunjukkan bahwa kriteria Keselamatan menjadi prioritas utama dengan bobot 0,4456, diikuti Teknis sebesar 0,2679, Ekonomis sebesar 0,1423, Sosial sebesar 0,0891, dan Lingkungan sebesar 0,0551, dengan Consistency Ratio sebesar 0,0175. Hasil VIKOR menetapkan underpass sebagai alternatif absolut untuk JPL 1, JPL 1A, dan JPL 19, sedangkan flyover menjadi alternatif sesuai untuk JPL 17. Analisis PIM mengidentifikasi tujuh risiko berkategori Very High Risk, yaitu keterlambatan DED, keterlambatan FS, kendala lahan cagar budaya, penyesuaian desain, penyesuaian volume dan biaya, keterlambatan mobilisasi material, serta vandalisme. Mitigasi fase pra-konstruksi diarahkan pada penguatan kendali dokumen, pemutakhiran data, validasi desain bersama pemilik aset, dan koordinasi lintas stakeholder. Mitigasi fase konstruksi mencakup survei utilitas, pengendalian perubahan desain, validasi Bill of Quantity, Value Engineering, perencanaan logistik, buffer stock, serta pengaturan window time. Mitigasi fase operasi dan pemeliharaan difokuskan pada perlindungan aset melalui CCTV, pencahayaan, patroli, desain defensif, material tahan vandalisme, dan pelibatan masyarakat. Hasil triangulasi menunjukkan kecenderungan komplementer, sehingga efektivitas mitigasi bergantung pada pembagian peran yang saling melengkapi antara regulator, operator, dan praktisi.