PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP INFORMASI IKLAN BARANG DAN JASA YANG MENYESATKAN”

Abstract

klan merupakan salah satu bentuk penyampaian informasi mengenai barang dan atau jasa dari pelaku usaha kepada konsumen, diharapkan dengan informasi didalam iklan dapat dipergunakan sebagai panduan bagi konsumen dalam memilih dan membeli barang dan jasa dengan tepat. Tetapi perkembangannya periklanan saat ini tidak jarang melampaui batas-batas logika dan rasio, serta menyesatkan. Kecenderungan apa yang dijanjikan dalam iklan tidak sesuai dengan kenyataan telah menjadi pemandangan sehari- hari, sehingga konsumen dapat dirugikan. Tesis ini menitik beratkan pada 3 (tiga) rumusan masalah, yaitu 1) Bagaimana pengaturan iklan dalam transaksi barang dan/atau jasa antara pelaku usaha kepada konsumen? 2) Bagaimana Negara memberikan perlindungan terhadap konsumen dari informasi iklan barang dan/atau jasa yang menyesatkan? dan 3) Bagaimana tanggungjawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat informasi iklan barang dan jasa yang menyesatkan? Setelah dilakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini undang-undang yang mengatur secara khusus tentang periklanan belum ada. Meskipun demikian, beberapa undang- undang, banyak pasal-pasalnya yang mengatur mengenai periklanan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang- undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undangundang

No 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-undang No 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan pangan, Surat keputusan menteri yang mengatur pengawasan kegiatan periklanan, Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia. Pengaturan periklanan dalam hukum pidana, apabila ditinjau Buku kedua KUHP Bab XXV (dua puluh lima), termaksuk dalam ketentuan mengenai kejahatan perbuatan curang atau yang lebih dikenal dengan istilah penipuan, yang terdiri dari dua puluh Pasal. Seperti Pasal 204 KUHP, Pasal 378 KUHP, Pasal 383 KUHP, Pasal 386 KUHP, dan Pasal 390 KUHP Negara Indonesia yang menganut paham walfare state (Negara kesejahteraan rakyat) membuat negara ikut campur dalam perekonomian rakyatnya melalui berbagai kebijakan yang berwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen membawa era baru dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada konsumen oleh negara. Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen, maka dibentuklah Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Berkaitan dengan periklanan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memuat pengaturannya bersama dengan perbuatan- perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dalam Pasal 9, 10, 12, 13, 17 dan Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bentuk lain perlindungan konsumen oleh negara dari informasi iklan barang dan jasa yang menyesatkan dapat dilihat dalam putusan hakim yang adil serta menerapkan asas-asas dan aturan hukum sebagaimana mestinya. Perlindungan konsumen oleh Negara selain membuat kebijakan yang berwujud dalam bentuk peraturan perundang- undangan, didalam Undang-undang Perlindungan Konsumen secara umum negara mengemban tugas pembinaan dan pengawasan penyelengaraan perlindungan konsumen, termasuk tugas pembinaan dan pengawasan kegiatan periklanan. Masalah pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami konsumen akibat informasi iklan barang dan jasa yang menyesatkan, konsumen mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban pelaku usaha yaitu pertanggungjawaban secara Perdata, pertanggungjawaban secara Pidana dan pertanggungjawaban secara Administrasi Negara. ,,...Advertising is one form of delivery of information about goods and services from businesses to consumers, is expected by the information in the advertising can be used as a guide for consumers in selecting and purchasing goods and services appropriately. But its development is not currently advertising rarely go beyond the limits of logic and reason, as well as misleading. Tendency of what is promised in the ad does not correspond with reality has become a daily sight, so that consumers can be harmed. This thesis focuses on three (3) formulation of the problem, namely 1) How are the ads in the transactions of goods and / or services between businesses to consumers? 2) How does the State provide protection to consumers of information advertising goods and / or services that is misleading? and 3) How is the responsibility of businesses for their losses due to consumer advertising of goods and services information misleading? After an examination of the problems mentioned above, it can be concluded that until this legislation that specifically regulates the advertising does not exist. However, some laws, many of the articles concerning the article which regulates advertising, such as the Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, the Book of Law Civil Law, Law No. 32 Year 2002 on Broadcasting, Law No. 36 Year 2009 on Health, Law No. 40 Year 1999 regarding the Press Law No. 7 of 1996 concerning Food, Government of the Republic of Indonesia No. 69 Year 1999 regarding food labeling and Advertising, ministerial decree governing the supervision of advertising activities, etiquette and Procedures Advertising Indonesia. Advertising arrangements in criminal law, if the second book reviewed Chapter XXV of the Criminal Code (twenty five), in provisions concerning crimes termaksuk fraudulent or better known by the term fraud, which consists of twentySection.

As Article 204 of the Criminal Code, Article 378 of the Criminal Code, Article 383 of the Criminal Code, Article 386 of the Criminal Code, and Article 390 of the Criminal Code. Indonesian State which adopts walfare state to make the state interfering in people's economy through various policies that shape in the form of legislation. The birth of the Consumer Protection Act to bring a new era in efforts to give legal protection to consumers by the state. In order to develop consumer protection efforts, will be established National Consumer Protection Agency and the Consumer Dispute Settlement Body. In connection with advertising, Consumer Protection Act contains the settings along with the deeds that are prohibited for business, in Article 9, 10, 12, 13, 17 and Article 20 of the Consumer Protection Act. Another form of consumer protection by the state of the advertising information goods and services that can be misleading in a fair verdict and apply the principles and the rule of law as it should. Consumer protection by the State in addition to making policies that shape in the form of legislation, within the Consumer Protection Act generally states the task of guiding and monitoring the provision of consumer protection, including job coaching and supervision of advertising activities. The issue of accountability for their losses due to consumer advertising of goods and services information that is misleading, the consumer has the right to hold businesses accountable to the Civil Code, the Criminal responsibility and accountability in State Administration.