Perubahan Kebijakan Perjuangan Rakyat Aceh dari DI/TII sampai Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Tahun 1953 - 2005

Abstract

Latar belakang pemilihan permasalahan skripsi ini yaitu kekecewaan dan perasaan ketidakadilan dalam pendidikan, ekonomi, dan politik yang dirasakan rakyat Aceh akan melahirkan sebuah protes yang lambat laun menjadi sebuah perlawanan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat, perlawanan yang bernama DI/TII Aceh yang kemudian dilanjutkan dengan Gerkan Aceh Merdeka (GAM) yang dideklarasikan pada tanggal 4 Desember 1976, yang dipimpin oleh Tengku Hasan Tiro. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:(1) Bagaimanakah latar belakang perubahan kebijakan perjuangan rakyat Aceh dari DI/ TII sampai GAM tahun 1953-1976?; (2)Bagaimanakah implementasi kebijakan perjuangan GAM tahun 1976-2005?; (3)Bagaimanakah reaksi pemerintah pusat terhadap perubahan kebijakan perjuangan Rakyat Aceh?. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah ingin mengkaji secara mendalam mengenai:(1)Latarbelakang dikeluarkannya kebijakan perjuangan rakyat Aceh dari DI/ TII sampai GAM tahun 1953-1976. (2)Penerapan dari kebijakan perjuangan GAM tahun 1976-2005. (3)Mengkaji reaksi pemerintah pusat terhadap perubahan kebijakan perjuangan Rakyat Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan sosiologi politik dengan menggunakan teori konflik dan integrasi. Metode penelitian tersebut terdiri atas heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Kesimpulan yang dapat diambil secara garis besar dalam penelitian ini adalah akar permasalahan dari konflik Aceh adalah tidak teraktualisasinya identitas keacehan. Gerakan yang dimulai oleh Tengku Daud Beureueh dengan mendirikan DI/TII, dilanjutkan pleh Hasan Tiro. Dengan begitu terbentuklah gagasan Aceh Merdeka yang kemudian dideklarasikan pada tanggal 4 Desember 1976 di Bukit Chokan Aceh Pidie. Keberadaan GAM telah tercium oleh pemerintah pusat, yang kemudian ditindak lanjuti dengan melancarkan operasi penumpasan GAM pada bulan Mei 1977, dengan nama operasi sandi Gajah Sakti. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu: (1) hendaknya tokoh-tokoh pendukung GAM melakukan dialog dengan pemerintah RI terlebih dahulu sebelum melakukan gerakan separatis, menuntut haknya melalui perwakilan rakyat yang ada, dengan begitu tidak akan muncul kesalah pahaman antara RI dan GAM; (2) GAM seharusnya memilih untuk tidak melakukan perjuangan bersenjata dalam usaha memperjuangkan haknya; (3) dalam melakukan operasi militer yang bertujuan untuk menjaga stabilitas Negara dari ancaman gerakan separatism, hendaknya tidak melupakan Hak Asasi Manusia (HAM), menjaga emosi, dengan demikian tidak akan menambah sakit hati masyarakat Aceh; (4) Ditandatanganinya Memorandum Of Understanding (MOU) tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, hendaknya kedua belah pihak (RI dan GAM) mematuhi pasal-pasal yang sudah disepakati; (5) masyarakat Aceh hendaknya melakukan koreksi diri dengan kerendahan hati untuk tidak lagi menunjuk kesalahan orang lain sebelum menilai kesalahan diri sendiri; (6) pemerintah RI hendaknya lebih memperhatikan pembangunan di Aceh dan upaya peningkatan taraf hidup masyarakat Aceh hingga tingkat kemiskinan dapat ditekan, dengan dmikian tidak aka nada lagi pemberontakan yang muncul dari sebuah gerakan yang mengatasnamakan ketidak adilan social dan ekonomi; (7) bagi mahasiswa program studi pendidikan sejarah, hendaknya meningkatkan penguasaan materi sejarah sebagai bekal calon guru sejarah yang akan terjuan di masyarakat; (8) bagi almamater, hendaknya meningkatkan lebih banyak literatur agar penelitian dapat terus berkembang sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi.