PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, KOMITMEN, BUDAYA ORGANISASI DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
Abstract
Latar Belakang
Pemerintah mengeluarkan dua undang-undang yang berkaitan dengan
pemerintah daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004. Salah satu dari undang-undang yang berkaitan
pemerintah daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah
menjelaskan secara rinci bagaimana cara untuk menyelenggarakan pengembangan
otonomi pada daerah/kabupaten/kota dengan memperhatikan prinsip-prinsip
demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta
memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.
Collections
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
Kajian Yuridis Pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 menjadi Undang-undang
KUNCORO, NDARU JOKO (2015-12-07)Negara Indonesia secara resmi mengakui adanya simpul jaringan teroris ketika terjadinya peledakan bom di beberapa tempat, puncaknya yang terjadi di Legian Kuta Bali pada tanggal 12 oktober 2002 sehingga pemerintah menerbitkan ... -
STUDI PERBANDINGAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
ADITYA PUTRA PRATAMA (2014-01-22)Berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi diawali dengan diadopsinya ide Constitutional Court dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ... -
HAK UJI MATERIAL UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
JULIATMOKO, Purcahyono (2015-11-19)Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan hal yang sangat penting bagi kebutuhan daya dukung proses hukun yang sedang berjalan di Indonesia. Proses hak uji material undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi termuat dalam ...