Tanggung Jawab Koperasi Terhadap Penerbitan Obligasi Sebagai Modal Pinjaman

Abstract

Tujuan penelitian dalam skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk melengkapi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh. Tujuan khusus yaitu untuk mengetahui dan memahami sistem permodalan dalam koperasi menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, untuk mengetahui dan memahami perolehan modal

koperasi melalui penerbitan obligasi sebagai modal pinjaman, dan untuk

mengetahui dan memahami tanggung jawab koperasi terhadap para pemegang

modal yang bukan merupakan anggota koperasi. Penulisan

skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan masalah yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum, serta dengan menggunakan analisis bahan hukum yang menggunakan analisa bahan deduktif. Hasil penelitian skripsi ini adalah mengenai penerbitan obligasi oleh koperasi jika dipandang dari koperasi sebagai badan usaha yang memiliki karakter khusus yaitu koperasi dalam menjalankan usahanya menerapkan asas dan prinsip koperasi. Penerbitan obligasi oleh koperasi seperti menyalahi asas dan prinsip koperasi tetapi hal tersebut tidak demikian, penerbitan obligasi oleh koperasi tidak menyalahi asas maupun prinsip dalam koperasi. Tata cara dan pihak-pihak yang telibat dalam penerbitan dan penjualan obligasi, apabila koperasi menerbitkan obligasi maka koperasi mengikuti tata cara dan ketentuan dalam Pasar Modal. Tanggung jawab koperasi terhadap pemilik obligasi yaitu koperasi berkewajiban untuk membayar kupon dan hutang pokok obligasi sesuai perjanjian yang telah disepakati dalam obligasi, jika koperasi melanggar tidak membayar kupon dan hutang pokok obligasi maka koperasi dapat dikenai sanksi administratif, sanksi pidana dan sanksi perdata dan apabila koperasi pailit maka penyelesaian terhadap pemilik obligasi didahulukan. Kesimpulan pada skripsi ini yaitu pertama, koperasi sebagai badan usaha yang berkarakter khusus dijalankan berdasarkan asas dan prinsip koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkoperasian, dalam pengembangan usahanya dapat memupuk modal melalui penerbitan obligasi, penerbitan obligasi oleh koperasi dirasa menyalahi asas dan prinsip koperasi namun hal tersebut tidak benar bahwa dalam proses penerbitan obligasi asas dan prinsip koperasi tetap digunakan dalam pengambilan keputusan melalui Rapat Anggota. Kedua, penerbitan obligasi oleh koperasi sejauh ini belum ada peraturan khusus yang mengatur hal tersebut, apabila koperasi akan menerbitkan obligasi maka koperasi tunduk pada peraturan Pasar Modal hal tersebut sesuai dengan penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Ketiga, Penerbitan obligasi oleh koperasi menimbulkan suatu tanggung jawab yang harus diemban oleh koperasi. Koperasi bertanggung jawab untuk membayar bunga dan pokok hutang obligasi. Apabila koperasi tidak dapat membayar bunga dan juga pinjaman pokok sesuai yang telah diperjanjikan dalam obligasi atau koperasi mengalami gagal bayar maka koperasi dapat dimintai pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pasar Modal. Dalam Undang-Undang Pasar Modal apabila koperasi terbukti melakukan kesalahan maka koperasi dapat dikenai sanksi administratif, sanksi pidana dan sanksi perdata. Apabila koperasi mengalami bangkrut atau pailit maka koperasi berkewajiban untuk melakukan penyelesaian terlebih dahulu kepada pemilik obligasi, sebab sifat dari obligasi merupakan modal pinjaman yang wajib dikembalikan.