Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Abstract

Otonomi daerah adalah derivat dari desentralisasi; karena itu, hampir setiap negara bangsa (nation state) menganut desentralisasi sebagai suatu asas dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Desentralisasi dipilih bukan hanya sekedar alternatif dari sentralisasi, melainkan merupakan subsistem dalam kerangka sistem organisasi negara. Kebijakan desentralisasi dilakukan dalam rangka pembagian kekuasaan secara vertikal sebagai areal division of power sebagaimana termaktub dalam konstitusi. Keberadaan pemerintahan daerah (local government) serta hubungannya dengan pemerintah pusat (central government) tergantung pada bentuk dan susunan negaranya yakni apakah negara itu berbentuk negara kesatuan, negara federal, atau negara serikat. Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik, sebagai wujud kesepakatan yang dicapai oleh para the founding fathers. Dipilihnya sistem pemerintahan desentralisasi oleh para pendiri bangsa ini adalah sangat bijaksana yaitu membangun persatuan dan kesatuan bangsa dengan bingkai negara kesatuan melalui asas desentralisasi dan otonomi daerah sebagai elemen perekatnya.