Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Pada Aparatur Pemerintah Desa Di Kec. Pujer Bondowoso

Abstract

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak traditional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah. Saat ini, desa memiliki peranan penting dalam hal pembangunan desa. Berdasarkan UU Desa yang telah disahkan oleh pemerintah pada tahun 2014. Desa memperoleh kucuran dana dari dana APBN. Besarnya dana yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang harus dikelola oleh desa tanpa diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini dapat menjadikan penyalahgunaan wewenang atas dana yang diberikan. Fraud merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang persepsi aparatur desa di kecamatan Pujer terhadap faktor – faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan. Faktor – faktor tersebut meliputi morallitas, pengendalian internal, motivasi dan penegakan hukum. Populasi penelitian ini sebanyak 162 dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 75 sampel aparatur desa di lima desa di kecamatan Pujer. 75 aparatur desa ini terdiri atas Kepala desa, sekretasris desa, Pelaksana kewilayahan dan Pelaksana Teknis. Teknik penarikan sampel menggunakan porpussive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan alat analisis SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif moralitas aparatur terhadap kecenderungan kecurangan di pemerintah desa, terdapat pengaruh negatif pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan di sektor pemerintah desa, tidak terdapat pengaruh positif motivasi karyawan terhadap kecenderungan kecurangan di sektor pemerintah desa dan tidak terdapat pengaruh negatif penegakan hukum terhadap kecenderungan kecuranagn di sektor pemerintah desa.