Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Proses Pembangunan Desa Sumberwringin, Kecamatan Sukowono, Jember

Abstract

Pemerintah Indonesia didalam usahanya melakukan pelaksanaan peningkatan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah agar laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang. Tetapi didalam pelaksanaannya, upaya pembangunan nasional masih saja dihadapkan dengan masalah seperti halnya perbedaan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Perbedaan pembangunan ini terjadi dikarenakan beberapa faktor, sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata sehingga berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia. Pembangunan desa mempunyai peranan sangat penting dan strategis dalam rangka melaksanakan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena didalamnya terdapat cara memeratakan pembangunan dan hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang tinggal di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk mengingatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu, pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan sebuah prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah juga harus dapat menunjang pelaksanaan tata kelola yang baik dalam melaksanakan pemerintahan desa dengan melakukan transparansi, akuntabilitas, efektifitas, dan efisien terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa. (Suparmoko, 2010) Penelitian ini dilakukan mengacu pada Permendagri No. 113 tahun 2014. Yang menjadi objek penelitian pada skripsi ini di Desa Sumber Wringin, Kecamatan Sukowono, Jember dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Desa Sumber Wringin membuat perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban laporan Alokasi Dana Desa Sumber Wringin, untuk mngetahui apakah sistem yang diterapkan oleh Desa Sumber Wringin didalam melakukan perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban laporannya sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan apakah terjadi kendala atau hambatan yang dirasakan oleh perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode yang dilakukan pada penelitian ini dengan cara mengumpulkan data melalui proses wawancara dan dokumentasi, dan data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder. Pengujian keabsahan data yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melakui beberapa sumber.Hasil dari penelitian dan analisisnya dijelaskan dalam bentuk tulisan ilmiah yang berbentuk narasi yang kemudian diambil kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan sudah terjadi keselarasan antara pengelolaan keuangan desa khususnya pada Alokasi Dana Desa dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Namun tetap ada beberapa kendala yang dialami oleh pemerintah desa didalam prakteknya.