ANALISIS KEBIJAKAN PENDAPATAN TANAH BENGKOK (TANAH KAS DESA) SEBAGAI ASSET DESA BERDASARKAN PP 47 TAHUN 2015

Abstract

Pemerintah desa berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan desa memiliki anggaran penerimaan dan pengeluaran kas. Penerimaan kas diantaranya dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk pengeluaran kas yaitu membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tanah Bengkok merupakan tanah milik desa yang digunakan kepala desa dan/atau pamong desa sebagai kompensasi gaji yang diberikan atas jabatan sebagai aparat desa. Kebijakan tanah bengkok diatur dalam PP 47 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah. Mayoritas desa tidak menempatkan hasil tanah bengkok pada posisi pendapatan asli desa, melainkan diterima ataupun dinikmati oleh kepala desa saja sebagai pemimpin desa. Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai suatu bentuk penerapan kebijakan tanah bengkok yang tepat untuk diklasifikasikan sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis komponen Pendapatan Asli Desa Suko dan kebijakan tanah bengkok (tanah kas desa) Pemerintah Desa Suko berdasarkan PP 47 Tahun 2015 dan Peraturan Desa yang ditetapkan.