PENGARUH BELANJA MODAL DAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP KEMANDIRIAN DAN KINERJA KEUANGAN DESA DI KABUPATEN JEMBER

Abstract

Indonesia memasuki masa otonomi daerah dengan diterapkannya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pasal 12 Undang-undang no 33 tahun 2004 menjelaskan bahwa penerapan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik juga didasarkan atas azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Salah satu perwujudan pelaksanaan azas desentralisasi adalah pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di tingkat terkecil di Indonesia adalah desa.