Pembentukan Pemerintahan Baru Jerman

Abstract

Pada bulan September 2017, Jerman melaksanakan pemilihan umum untuk memilih anggota Bundestag. Berdasarkan hasil perolehan pemilihan umum tersebut fraksi Union (gabungan Partai CDU dan Partai CSU) memenangkan pemilihan umum dengan perolehan 246 kursi. Sedangkan urutan kedua di menangkan oleh Partai SPD yang berhasil memperoleh 153 kursi. Kemudian Partai AfD yang berhasil memasuki parlemen untuk pertama kalinya mendapatkan 94 kursi. Posisi keempat disusul dengan jumlah kursi Partai FDP sebanyak 80 kursi, 69 kursi untuk Partai Die Linke, dan 67 jumlah kursi bagi Partai Hijau. Dengan demikian, total jumlah kursi dalam Bundestag pada pemilihan umum 2017 sebesar 709 kursi. Kemenangan Partai CDU akhirnya membuat Angela Merkel kembali menempati jabatan Kanselir di Jerman. Berdasarkan perolehan jumlah kursi yang diraih oleh fraksi Union, jumlah tersebut masih belum mencapai setengah kursi mayoritas dalam Bundestag. Kondisi itu membuat Partai CDU harus membentuk koalisi dengan partai politik lain. Namun menariknya, ajakan koalisi Partai CDU sebagai partai yang memenangkan pemilihan umum mengalami hambatan. Sejumlah partai politik yang berhasil masuk Bundestag pada pemilihan umum tahun 2017 tidak menunjukkan keinginan mereka untuk bergabung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dalam membentuk pemerintahan baru Jerman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian literature research, dimana untuk pengumpulan data menggunakan data sekunder yang berasal dari media cetak, situs internet atau website resmi, buku cetak maupun elektronik (e-book). Analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data-data tersebut dianalisis, kemudian di deskripsikan atau diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran secara utuh terkait permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan Partai CDU dalam membentuk pemerintahan baru Jerman dipengaruhi oleh perdebatan kebijakan antar partai. Dalam penelitian ini penulis memetakan tujuh alternatif koalisi sebagai langkah Partai CDU dalam mencari partner koalisi. Antara lain, fraksi Union-AFD-Die Linke, Union-Partai Hijau-AFD, Union-FDP-AFD, Union-FDPDie Linke, Union-Partai Hijau-Die Linke, Union-SPD (Koalisi Besar), dan UnionFDP-Partai Hijau (Koalisi Jamaika). Kesulitan Partai CDU terletak pada Partai AfD dan Partai Die Linke. Partai CDU merupakan partai politik berhaluan demokrasi liberal atau partai tengah-kanan di Jerman. partai ini cenderung mengakui adanya hak-hak individu, kebebasan dalam beragama, dan solidaritas yang tinggi. Sedangkan Partai AfD adalah partai sayap kanan yang cenderung radikal. Partai ini mendukung gerakan anti-Islam dan anti-pengungsi di Jerman. Kemudian bila dibandingkan dengan ideologi Partai Die Linke, partai ini menganut ideologi sosialis, cenderung anti pada kapitalisme dan anti privatisasi. Ideologi ini berbeda dengan Partai CDU yang lebih liberal. Kemudian hambatan karena faktor kebijakan, kesulitan Partai CDU terletak pada Partai SPD dan Partai FDP. Pasca pemilihan umum 2017, Partai SPD memilih menjadi partai oposisi dan tidak ingin membangun koalisi dengan Partai CDU. Selain itu muncul ketidaksepakatan terkait masalah kebijakan ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan. Sedangkan Partai FDP tidak ingin membangun koalisi dengan CDU karena tidak memiliki kesamaan visi misi dalam rencana kebijakan energi di Jerman. Munculnya hambatan ini membuat Presiden Jerman akhirnya membantu dalam upaya membangun koalisi dengan Partai SPD. Upaya ini membuat negosiasi mencapai kata sepakat. Beberapa kesepakatan koalisi ini karena adanya alokasi jabatan menteri yang diberikan pada Partai SPD. Seperti, menteri luar negeri, menteri ketenagakerjaan, dan menteri keuangan yang seharusnya dipegang oleh partai pemenang pemilihan umum. Kesepakatan lain, yaitu adanya pembatasan pengungsi dan peningkatan lapangan kerja. Berdasarkan hasil koalisi tersebut, Partai CDU dan Angela Merkel cenderung terlihat sedikit mengabaikan tujuan partainya demi mewujudkan koalisi dengan Partai SPD.