Pengakuan Penghayat Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan ( Study Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 )

Abstract

Pada dasarnya hak kebebasan beragama merupakan hak yang melekat pada diri manusia sejak ia dilahirkan secara turun-termurn yang diberikan oleh para nenek moyang. Negara tidak memiliki wewang untuk memberikan suatu agama tertentu untuk dianut oleh warga negara. Melainkan negara berkewajiban memfasilitasi, melindungi, menghormati dan melayani segala bentuk hak yang bersangkut-paut dengan keagamaan atau kepercayaan yang meliputi, tempat beribadah, pengakuan kosntitusional berupa pelayanan publik, pelayanan administrasi, pengakuan atas perkawinan yang terdaftar dalam catatan sipil baik yang dilakukan ole penganut agama maupun penghayat kepercayaan.