PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU ANAK (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps)

Abstract

Negara Indonesia merupakan negara hukum dan menjamin perlindungan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia sehingga wajib dilindungi dari segala perlakuan yang mengakibatkan terjadinya suatu pelanggaran dan perbuatan yang merugikan bagi anak. Pembuktian perkara tindak pidana persetubuhan sering kali sulit untuk dibuktikan karena berdasarkan Pasal 183 KUHAP untuk menentukan menjatuhi hukuman kepada terdakwa minimal harus ada dua alat bukti yang sah dan kenyakinan Hakim. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan adanya Pasal tersebut semakin sulit seorang hakim dalam menjatuhi hukuman, sebab saksi yang dihadirkan dipersidangan harus secara langsung mengetahui perbuatannya itu tetapi jarang sekali ada saksi yang mengetahui tindak pidana secara langsung kecuali tindak pidana persetubuhan itu tertangkap basah atau pelaku lebih dari satu orang. Namun demikian dalam praktik, pembuktian seringkali menimbulkan suatu permasalahan terlebih mengenai hasil keputusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana dimana penerapan pasal yang dijatuhkan oleh hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap selama persidangan. Halhal demikian yang sering dijumpai dalam wajah peradilan di Indonesia dewasa ini. Hal tersebut berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor register: 2/Pid.Sus/2015/PN.Dps yaitu mengenai kesesuaian alat bukti dan pertimbangan oleh hakim yang diterapkan kepada para terdakwa tidak sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap selama persidangan. Tujuan penulisan adalah untuk menganalisis kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps yang membuktikan alat bukti surat berupa Visum et Repertum dengan perbuatan terdakwa serta untuk menganalisis kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan unsur pasal yang didakwakan terhadap pelaku dengan fakta dipersidangan.