Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/65981
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAndriana-
dc.contributor.authorDipatya, Rara-
dc.date.accessioned2015-12-03T00:41:25Z-
dc.date.available2015-12-03T00:41:25Z-
dc.date.issued2015-12-03-
dc.identifier.urihttp://repository.unej.ac.id/handle/123456789/65981-
dc.description.abstractSalah satu asas yang diterapkan oleh Pemerintahan Indonesia adalah asas desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah unuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri. Sebagai wujud dari penerapan asas desentralisasi adalah terbentuknya daerah otonom yang terbagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonom. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana setiap Daerah diharapkan mampu mengelola semua masalah pemerintahan mereka sendiri termasuk perekonomian menurut asas otonomi daerah. Perekonomian menurut asas otonomi daerah tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola segala sumber penerimaan untuk operasional demi kesejahteraan bersama termasuk bantuan sosial untuk masyarakat.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectBANTUAN SOSIALen_US
dc.subjectKEUANGANen_US
dc.titlePROSEDUR PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN JEMBERen_US
dc.typeDiploma Reporten_US
Appears in Collections:UT-Faculty of Economic and Business

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rara Dipatya - 120803104035.pdf2.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools