TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Abstract

Perimbangan keuangan antara Pemenntah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat terlaksana dengan baik apabila dilaksanakan sesuai dengan kecentuan-ketentuan dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tapi yang lebih penting lagi diimbangi dengan disesuaikannya antara dana dengan kebutuhan daerah, dengan adanya undang-undang mengenai pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan dihrapkan pengelolaan keuangan dan pendistribusian Pendapatan Asli Daerah dapat berjalan sesuai dengnn yang diharapkan oleh semua pibak.